Pages

Senin, 31 Agustus 2020

Bestprofit - Hanson Dinyatakan Pailit, Kementerian BUMN: Tak Ganggu Polis Jiwasraya

 


Bestprofit - Hanson Dinyatakan Pailit, Kementerian BUMN: Tak Ganggu Polis Jiwasraya | PT Bestprofit Futures Pontianak

Bestprofit (31/08) -  Pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT Hanson International Tbk (MYRX) pailit sejak Rabu (12/08) pekan lalu. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun menanggapi hasil keputusan sidang tersebut.

Diwartakan Tempo (JK:TSPC) Senin (31/08), Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan keputusan pailit tersebut dengan segala akibat hukumnya tidak akan mengganggu proses penyelesaian polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Arya menyatakan penyelesaian polis untuk nasabah Jiwasraya akan ditangani secara bisnis dan politik. Dari sisi politik, kata dia, perkara Jiwasraya sudah dibahas oleh Panitia Kerja atau Panja di tiga komisi, yaitu Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI.

BACA JUGA :

Namun, Arya mengatakan saat ini Panja DPR belum memutuskan skema penyelesaian masalah Jiwasraya dan penyehatan kembali perseroan. Kementerian BUMN, tutur dia, masih menunggu putusan Panja, khususnya di Komisi VI.  

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Hanson International pailit dalam Sidang Permusyawaratan Hakim yang berlangsung 12 Agustus 2020. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara PKPU Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hanson telah berakhir. 

Manajemen Hanson melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia bahwa putusan sidang tersebut sudah diumumkan di dua surat kabar harian nasional pada 21 Agustus 2020.

Selain itu mengutip Kontan Senin (31/08), Sejak Rabu (12/8/2020) PT Hanson International Tbk (MYRX) telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah mensuspensi saham MYRX dalam enam bulan terakhir, dan masa suspensi akan mencapai dua tahun pada 16 Januari 2022.

Menanggapi kondisi pailit Hanson International, Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menjelaskan bahwa dalam kondisi saat ini, investor sulit mencari jalan keluar kecuali aturan mengenai disgorgement sudah dapat diterapkan.

Teguh menafsirkan total dana yang telah dihimpun oleh Hanson International baik melalui investor saham maupun nasabah pinjaman yang sempat disemprit OJK awal tahun kemarin mencapai Rp 20 triliun.

Sedangkan berdasarkan data laporan keuangan di kuartal III-2020 nilai aset Hanson International tercatat sebesar Rp 12,9 triliun. Terdiri dari aset lancar Rp 1,19 triliun dan aset tidak lancar senilai Rp 11,71 triliun.

Dapatkan informasi terbaru di PT Bestprofit Futures


PT BEST PROFIT FUTURES
sumber : Investing

Jumat, 28 Agustus 2020

Bestprofit - Harga Vaksin untuk Satu Orang Rp440 Ribu, Erick Ngaku Memberatkan

 



Bestprofit - Harga Vaksin untuk Satu Orang Rp440 Ribu, Erick Ngaku Memberatkan | PT Bestprofit Futures Pontianak

Bestprofit (28/08) - Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan ada peraturan presiden (perpres) khusus dalam penentuan harga vaksin.

Erick mengingatkan produk vaksin yang sedang dikerjasamakan dengan perusahaan Cina, Sinovac maupun perusahaan UEA, G42, hanya memiliki jangka waktu enam bulan sampai dua tahun. Erick menyebut harga bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac pada tahun ini sebesar 8 dolar AS per dosis dan menjadi 6 sampai 7 dolar AS per dosis pada 2021.

"Memang bahan baku supaya bisa belajar produksi vaksin jadi tidak hanya terima vaksin jadi," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).

BACA JUGA :

Dalam perhitungan awal, Erick menyebut harga vaksin jadi untuk satu orang sebanyak dua kali suntik berkisar di angka 25 dolar AS sampai 30 dolar AS atau sekitar Rp 440.448 apabila nilai tukar 1 dolar AS sebesar Rp 14.681.

Kata Erick, Bio Farma sedang melakukan perhitungan ulang. Erick menyebut dua opsi vaksinasi yakni vaksinasi gratis lewat data BPJS kesehatan dan vaksinasi mandiri bagi masyarakat yang mampu membayar sendiri.

Erick menilai opsi tersebut dimaksudkan agar tidak terlalu membebani keuangan negara. Hal ini tak lepas dari sifat vaksin yang hanya bertahan dalam kurun waktu enam bulan sampai dua tahun.

"Kalau semua dibebankan negara kita takut akan memberatkan maka kita ada usulan orang-orang yang mampu bisa lakukan vaksin sendiri tidak perlu meminta gratis. Hal ini masih belum menjadi keputusan, masih proses," ucap Erick.


Dapatkan informasi terbaru di PT Bestprofit Futures


PT BEST PROFIT FUTURES
sumber : Investing

Kamis, 27 Agustus 2020

Bestprofit - Harga Emas Turun Kamis Pagi, Pasar Soroti Pidato Powell

 


Bestprofit - Harga Emas Turun Kamis Pagi, Pasar Soroti Pidato Powell | PT Bestprofit Futures Pontianak

Bestprofit (27/08) - Harga emas turun pada Kamis (27/08) pagi setelah ditutup naik pada sesi sebelumnya dengan investor kini menunggu pidato utama dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell hari ini.

Harga emas berjangka turun 0,02% ke $1.952,20 per ons dan XAU/USD melemah 0,52% di $1.943,97 menurut data Investing.com pukul 09.01 WIB. Indeks dolar AS naik tipis 0,01% di 92,907.

Dari tanah air, harga emas Antam (JK:ANTM) naik Rp8.000 dari Rp1.011.000 Rabu kemarin menjadi Rp1.019.000 pagi ini menurut laman Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia hingga pukul 08.22 WIB.

BACA JUGA :

Dilansir Reuters Kamis (27/08) pagi, Powell akan menyampaikan pidatonya di simposium Jackson Hole melalui siaran virtual pada hari Kamis. Ia diharapkan dapat memberikan wawasan lebih banyak mengenai strategi kebijakan moneter dan inflasi bank sentral Amerika Serikat itu.

Jepang ingin menghindari penerapan status keadaan darurat dan kebutuhan lainnya dengan mempertimbangkan lebih banyak suntikan stimulus untuk menghidupkan kembali perekonomian, kata juru bicara utama pemerintah.

Partai Republik di Kongres AS tengah menyelesaikan masalah kecil dari RUU stimulus virus yang dapat dibagikan kepada anggota parlemen dewan secepat minggu ini, CNBC melaporkan Rabu.

Amerika Serikat pada hari Rabu memasukkan 24 entitas Cina ke dalam daftar hitam perusahaan dan juga individu disebut sebagai bagian dari pengembangan dan aksi militer di Laut Cina Selatan.


Dapatkan informasi terbaru di PT Bestprofit Futures


PT BEST PROFIT FUTURES
sumber : Investing

Rabu, 26 Agustus 2020

Bestprofit - Geger Isu Pembatalan BLT Rp600 Ribu, Apa Iya Bu Menaker?



Bestprofit - Geger Isu Pembatalan BLT Rp600 Ribu, Apa Iya Bu Menaker? | PT Bestprofit Futures Pontianak

Bestprofit (26/08) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menargetkan subsidi upah bagi pekerja/buruh atau bantuan langsung tunai (BLT) Rp600.000 untuk karyawan gaji di bawah Rp5 juta dapat mulai ditransfer pada akhir Agustus 2020. Hal itu sekaligus membantah rumor yang menyebutkan bahwa program subsidi upah dibatalkan.

"Subsidi upah sebenarnya bukan diundur, apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir Agustus 2020 mulai ditransfer," kata Ida di sela-sela acara peluncuran Senam Pekerja Sehat di Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara, Selasa (25/8/2020).

Menurut Ida, hingga kini Kemenaker belum mentransfer dana program subsidi upah karena pihaknya mau memastikan terlebih dahulu bahwa data calon penerima subsidi upah sudah tervalidasi dan terverifikasi.

"Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka kami chek list, lalu kami serahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur. Jadi tidak istilahnya dibatalkan," katanya.

BACA JUGA :

Menaker Ida juga mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan supaya segera memberikan. Bahkan Ida berharap BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-cabangnya untuk mendorong perusahaan yang belum memberikan nomor rekening pekerjanya supaya segera menyerahkan. Hal itu karena masih terdapat 2 juta data nomor rekening yang belum masuk.

Sementara kepada perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya, Ida mengingatkan supaya segera menyerahkan. Pasalnya, perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik.

Sebagaimana diketahui, subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemenaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada 2020.

Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; dan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Persyaratan lainnya, ialah pekerja/buruh penerima upah; pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah, kecuali non-ASN; memiliki rekening bank yang aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja; dan peserta yang membayar iuran sampai dengan Juni 2020," tambah dia.

Nantinya, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara.

"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta," ucap Ida.

Dapatkan informasi terbaru di PT Bestprofit Futures


PT BEST PROFIT FUTURES
sumber : Investing

 

Selasa, 25 Agustus 2020

Bestprofit - Mark Zuckerberg Dituding Jadi Dalang Dilarangnya TikTok di AS

 



Bestprofit - Mark Zuckerberg Dituding Jadi Dalang Dilarangnya TikTok di AS | PT Bestprofit Futures Pontianak

Bestprofit (25/08) - CEO Facebook Mark Zuckerberg dikabarkan memberitahu Presiden Donald Trump pada jamuan makan malam di Gedung Putih Oktober lalu bahwa perusahaan teknologi China merupakan ancaman nyata bagi bisnis AS, menurut laporan The Wall Street Journal.

Dilansir dari CNBC International di Jakarta, Selasa (25/8/2020) Zuckerberg dilaporkan mengatakan bahwa ia menekankan perusahaan-perusahaan ini harus menjadi prioritas daripada mengekang di Facebook.

Sekitar waktu makan malam, Zuckerberg memperingatkan para pejabat dan anggota parlemen AS bahwa perusahaan teknologi China berisiko terhadap nilai-nilai Amerika dan dominasi teknologi bangsa.

Pendiri Facebook ini juga dikatakan telah menunjukkan bahwa TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance tidak berbagi komitmen Facebook terhadap kebebasan berekspresi.

BACA JUGA :

Lebih lanjut, pejabat yang bertemu Zuckerberg pada September menyerukan penyelidikan terhadap TikTok pada bulan Oktober. Tinjauan keamanan nasional ini diluncurkan segera setelah itu, dan Trump menandatangani perintah eksekutif untuk melarang aplikasi pada bulan Agustus dengan alasan masalah keamanan nasional. TikTok mengkonfirmasi selama akhir pekan bahwa mereka telah meluncurkan banding hukum terhadap larangan tersebut.

Untuk diketahui, TikTok telah menghadirkan persaingan besar untuk bisnis Facebook. Aplikasi berbagi video yang populer dalam beberapa bulan terakhir ini bersaing langsung dengan Instagram. Mengingat audiens TikTok, kemungkinan perusahaan akan lebih suka membayar iklan di TikTok daripada di Instagram atau Facebook.

Namun, penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan kepada CNBC pada hari Senin bahwa sebenarnya Zuckerberg memiliki "pengaruh nol" alias tidak ada pengaruhnya dalam hal TikTok dan bahwa laporan tersebut memiliki "kredibilitas nol."

Lebih lanjut, seorang juru bicara Facebook juga mengatakan kepada CNBC bahwa Mark Zuckerberg tak pernah menganjurkan larangan terhadap TikTok.

“Mark tidak pernah menganjurkan larangan TikTok. Dia berulang kali mengatakan secara terbuka bahwa pesaing terbesar perusahaan teknologi AS adalah perusahaan China, dengan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi seperti kebebasan berbicara. Sangat menggelikan untuk mengatakan bahwa masalah keamanan nasional yang sudah berlangsung lama - yang diangkat oleh pembuat kebijakan di kedua sisi - telah dibentuk oleh pernyataan Mark saja.


Dapatkan informasi terbaru di PT Bestprofit Futures


PT BEST PROFIT FUTURES
sumber : Investing

Senin, 24 Agustus 2020

Bestprofit - Digital Duopoli: AS dan Tiongkok Kuasai Ekonomi Digital Global

 



Bestprofit - Digital Duopoli: AS dan Tiongkok Kuasai Ekonomi Digital Global | PT Bestprofit Futures Pontianak

Bestprofit (24/08) - Perkembangan teknologi kian memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, terlebih setelah terjadinya pandemi sejak triwulan pertama tahun ini. Hal tersebut kemudian menciptakan peluang yang menjanjikan bagi ekonomi digital, membuat setiap negara berlomba-lomba untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang mumpuni.

Terkait industri digital saat ini, yang terjadi bukanlah persaingan antara - negara maju dan negara-negara berkembang, tetapi justru hanya terkonsentrasi di dua negara – yakni satu negara maju dan satu negara berkembang, yaitu AS dan Tiongkok.

Berdasarkan Digital Economy Report 2019 oleh UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), AS dan Tiongkok menguasai sekitar 90% nilai pasar dari 70 platform digital terbesar di dunia dan memiliki sekitar 75% dari semua paten terkait dengan teknologi blockchain.

Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas sekitar 50% pengeluaran global untuk Internet of Things (IoT) dan mendominasi 75% pasar komputasi awan. Lalu, apa yang bisa dilakukan negara lain untuk meruntuhkan pertahanan duopoli digital yang kian berkuasa ini?

Head of Telecom, Media & Technology Research, DBS Bank Singapore, Sachin Mittal memberikan pandangannya terkait kondisi digital global saat ini serta upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan efisiensi pasar bagi pemain lainnya.

Berikut adalah rangkuman terkait pandangan terhadap kondisi persaingan digital global saat ini:

1. Alasan mengapa si kaya makin kaya

Persaingan digital didominasi oleh pemain dengan akses ke data konsumen atau big data, yang menghalangi pemain lokal yang lebih kecil untuk berkembang. “Tidak seperti raksasa digital, pesaing yang kecil dan pemain lama tradisional tidak memiliki akses ke data pelanggan,€ kata Sachin.

Sebagai ilustrasi, perusahaan mesin pencarian (search engine) disinyalir lebih mengutamakan layanannya sendiri ketimbang layanan pesaingnya, atau beberapa pemain perdagangan elektronik yang menggunakan algoritma data mereka untuk mengutamakan barang mereka sendiri ketimbang produk penjual pihak ketiga. Saat ini, perusahaan teknologi besar sedang disoroti untuk memastikan apakah mereka secara tidak fair menggunakan aplikasi toko mereka untuk merugikan pesaing.

Tak berhenti sampai di situ, perusahaan teknologi besar seringkali melakukan akuisisi terhadap pesaing lebih kecil. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari potensi ancaman dari pesaing baru, bahkan jika memungkinkan, dilaksanakan sedini mungkin.

Salah satunya adalah Facebook yang mengakuisisi saingannya, Instagram, pada 2012, diikuti oleh WhatsApp pada 2014. Akibatnya, akuisisi para startup lokal sejak dini yang banyak dilakukan oleh pemain besar menghalangi terciptanya efisiensi pasar.

BACA JUGA :

2. Kiat bagi pemain lain untuk mengejar ketertinggalan

Sebagaimana atlet menyusun strategi untuk menang dalam pertandingan, pengaturan platform digital juga seyogyanya mendapat perlakuan yang sama, di mana perlu adanya evaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing negara sebelum akhirnya menetapkan aturan.

Beda negara, tentu berbeda pula masalah serta aturan yang dapat menyelesaikannya. Untuk mengatasi masalah seputar inefisiensi dalam hal akses ke data, Sachin menyarankan pendekatan yang fokus pada tiga hal yaitu privasi data, lokalisasi data, dan/atau data universal.

Pertama adalah privasi data. Pada Mei 2018, Uni Eropa (UE) memperkenalkan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) untuk menyelaraskan undang-undang privasi data seluruh anggotanya. 

Hingga saat ini, sekitar 120 negara telah memberlakukan undang-undang perlindungan data dan sekitar 40 negara serta yurisdiksi belum merampungkan RUU mereka,€ jelas Sachin.

Meskipun melindungi privasi data, Sachin melihat peraturan tegas dan pukul rata tanpa pandang bulu tak jarang memperburuk efisiensi pasar, merugikan perusahaan lebih kecil tetapi secara tidak langsung menguntungkan raksasa digital. 

Sebagai bagian integral dalam bisnis, penghentian praktik pengumpulan data memberikan tekanan pada pemain lebih kecil yang khawatir dianggap tidak taat pada peraturan.

Selain privasi data, Sachin juga menyatakan lokalisasi data juga perlu diperhatikan. “Setiap negara perlu melakukan lokalisasi data. Beberapa negara, seperti Vietnam, berusaha untuk mengatasi ketidakefisienan melalui persyaratan lokalisasi data dan mewajibkan perusahaan platform digital untuk beroperasi dengan membuka kantor lokal di negara tersebut. 

Tidak hanya mendorong pembangunan beberapa pusat data, kebijakan tersebut juga menciptakan lapangan pekerjaan, menguntungkan perekonomian, serta memudahkan pemungutan pajak.

Di samping itu, Sachin menambahkan bahwa akses data universal menjadi elemen yang penting, terutama dalam mewujudkan kondisi seimbang bagi pemain lebih kecil. Namun, untuk mendorong data sharing dan pemberian akses, maka privasi dan risiko keamanan perlu menjadi prioritas utama.

Hal tersebut sedang dicanangkan di India yang sedang melangsungkan wacana terkait kewajiban perusahaan digital untuk menjual data publik atau bersifat non-pribadi kepada siapa pun yang membutuhkan akses ke database di negara tersebut. Serupa dengan pemerintah yang menguasai tanah untuk membangun jalan raya, mereka mengharapkan pemilik data bertindak demi kepentingan nasional.


Dapatkan informasi terbaru di PT Bestprofit Futures


PT BEST PROFIT FUTURES
sumber : Investing