SBY
dan KPK Pertanyaan Data Kebocoran Rp 7.200 Triliun Prabowo - See more
at:
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2065067/sby-dan-kpk-pertanyaan-data-kebocoran-rp-7200-triliun-prabowo#sthash.DPbGRkB4.dpuf
Bestprofit Futures - Presiden dan KPK Pertanyakan Data Kebocoran 7.200 Triliun Prabowo
Presiden SBY mempertanyakan
pernyataan ngawur calon presiden Prabowo Subianto. Saat debat capres pada
Minggu malam lalu, Prabowo menjelaskan, jika terpilih sebagai presiden, ia akan
menutup kebocoran APBN yang setiap tahun mencapai Rp 1.000 triliun.
"Angka saya Rp 1.134 triliun bocornya. Jadi, kalau Bapak tanya kenapa defisit perdagangan dan kenapa defisit APBN, itu intinya," papar Prabowo.
Pernyataan Prabowo itu membuat Presiden SBY bertanya-tanya. Sebab, jumlah APBN sebesar Rp 1.800 triliun dan dikatakan bocor Rp 1.000 triliun. "Presiden bertanya angkanya dari mana? Mungkin perlu ditanya ke Pak Hatta (mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang saat ini menjadi cawapres Prabowo)," kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung.
Hal senada juga dikemukakan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha. Dia meminta Hatta untuk mengklarifikasi angka itu. Apalagi Hatta lebih dari 4 tahun menjabat menteri perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Presiden SBY sebelum mundur untuk menjadi pasangan Prabowo dalam Pilpres 2014.
"Beliau (Hatta) yang membawahkan dan mengoordinasi kementerian di bidang ekonomi. Jadi, seharusnya lebih tahu persis seperti apa. Yang jelas, pemerintah berupaya keras agar tidak terjadi kebocoran," kata Julian, Rabu (18/6/2014).
Pernyataan tentang kebocoran itu tentu saja menampar Hatta. Calon wakil presiden ini pun menjawab bahwa pernyataan itu bukan dalam arti sebenarnya. "Melainkan potensi terjadinya kebocoran keuangan negara jika hal itu tidak diantisipasi," jelas Hatta.
Pernyataan telah diucapkan. Semestinya, pernyataan calon presiden tak cuma dijadikan pemanis untuk menarik simpati pemilih. Apalagi jika sampai membesar-besarkan angka kebocoran tanpa basis data yang valid, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Terlebih kandidat presiden ialah orang-orang pilihan yang setiap ucapan dan tindakannya wajib didasarkan pada fakta, bukan reka-reka, apalagi mengada-ada. Calon pejabat negara, apalagi calon pejabat tertinggi, tidak boleh mengada-ada karena itu sama saja melakukan pembohongan publik.
"Angka saya Rp 1.134 triliun bocornya. Jadi, kalau Bapak tanya kenapa defisit perdagangan dan kenapa defisit APBN, itu intinya," papar Prabowo.
Pernyataan Prabowo itu membuat Presiden SBY bertanya-tanya. Sebab, jumlah APBN sebesar Rp 1.800 triliun dan dikatakan bocor Rp 1.000 triliun. "Presiden bertanya angkanya dari mana? Mungkin perlu ditanya ke Pak Hatta (mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang saat ini menjadi cawapres Prabowo)," kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung.
Hal senada juga dikemukakan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha. Dia meminta Hatta untuk mengklarifikasi angka itu. Apalagi Hatta lebih dari 4 tahun menjabat menteri perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Presiden SBY sebelum mundur untuk menjadi pasangan Prabowo dalam Pilpres 2014.
"Beliau (Hatta) yang membawahkan dan mengoordinasi kementerian di bidang ekonomi. Jadi, seharusnya lebih tahu persis seperti apa. Yang jelas, pemerintah berupaya keras agar tidak terjadi kebocoran," kata Julian, Rabu (18/6/2014).
Pernyataan tentang kebocoran itu tentu saja menampar Hatta. Calon wakil presiden ini pun menjawab bahwa pernyataan itu bukan dalam arti sebenarnya. "Melainkan potensi terjadinya kebocoran keuangan negara jika hal itu tidak diantisipasi," jelas Hatta.
Pernyataan telah diucapkan. Semestinya, pernyataan calon presiden tak cuma dijadikan pemanis untuk menarik simpati pemilih. Apalagi jika sampai membesar-besarkan angka kebocoran tanpa basis data yang valid, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Terlebih kandidat presiden ialah orang-orang pilihan yang setiap ucapan dan tindakannya wajib didasarkan pada fakta, bukan reka-reka, apalagi mengada-ada. Calon pejabat negara, apalagi calon pejabat tertinggi, tidak boleh mengada-ada karena itu sama saja melakukan pembohongan publik.
Pernyataan Prabowo mengenai
kebocoran kekayaan negara sebesar Rp 7.200 triliun dalam debat capres terus
menuai kontroversi. Presiden SBY pun merasa terpojok oleh pernyataan capres
nomor urut 1 tersebut.
SBY meragukan data yang disampaikan Prabowo dan menanyakan sumber datanya. "Bapak Presiden tanya, angkanya darimana?" kata Menko Perekonomian Chaerul Tanjung, Selasa 17 Juni 2014.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai hal itu, Chaerul melemparkan 'bola panas' angka kebocoran kepada Hatta Rajasa yang menjabat Menko Perekonomian sebelumnya. "Mungkin perlu ditanya kepada Pak Hatta."
Prabowo sendiri mengaku mendapat angka itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Namun pernyataan Prabowo tersebut dibantah oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Menurut Bambang, KPK tak pernah merilis angka kebocoran keuangan negara sebesar itu. Bambang menjelaskan, beberapa waktu lalu Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan potensi pendapatan negara yang hilang sebesar Rp 7.200 triliun, bukan kebocoran kekayaan negara sebagaimana disebutkan Prabowo.
"Saya terus terang agak kaget tentang itu. Saya coba cek kepada Ketua (KPK) ternyata itu dari satu pertemuan di PDIP. Ternyata yang dimaksud Pak Ketua (KPK) adalah potential revenue," kata Bambang di Gedung DPR.
SBY meragukan data yang disampaikan Prabowo dan menanyakan sumber datanya. "Bapak Presiden tanya, angkanya darimana?" kata Menko Perekonomian Chaerul Tanjung, Selasa 17 Juni 2014.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai hal itu, Chaerul melemparkan 'bola panas' angka kebocoran kepada Hatta Rajasa yang menjabat Menko Perekonomian sebelumnya. "Mungkin perlu ditanya kepada Pak Hatta."
Prabowo sendiri mengaku mendapat angka itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Namun pernyataan Prabowo tersebut dibantah oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Menurut Bambang, KPK tak pernah merilis angka kebocoran keuangan negara sebesar itu. Bambang menjelaskan, beberapa waktu lalu Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan potensi pendapatan negara yang hilang sebesar Rp 7.200 triliun, bukan kebocoran kekayaan negara sebagaimana disebutkan Prabowo.
"Saya terus terang agak kaget tentang itu. Saya coba cek kepada Ketua (KPK) ternyata itu dari satu pertemuan di PDIP. Ternyata yang dimaksud Pak Ketua (KPK) adalah potential revenue," kata Bambang di Gedung DPR.
Posting Komentar