Jokowi Sanggah Partai Dapat 20 Persen Menteri

Bestprofit Futures - Jokowi Sanggah Partai Dapat 20 Persen Menteri

 

Setengah tahun lalu, sebelum Jokowi-JK ditetapkan sebagai pemenang pemilu presiden (pilpres), telah beredar sejumlah nama calon menteri bayangan dari PDI Perjuangan. Informasi ini disampaikan sendiri oleh politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno.

Pada Mei, kembali beredar informasi tentang susunan kabinet pemerintahan Jokowi yang bernama Kabinet Trisakti. Kali ini susunan kabinet lebih lengkap dari yang pernah dibocorkan oleh Hendrawan. Namun baik Jokowi maupun PDI Perjuangan sama-sama membantahnya.

Usai pemilu legislatif digelar kabar mengejutkan kembali datang dari dunia sosial media. Kali ini informasi soal kabinet bayangan pasangan Jokowi-JK yang bernama Kabinet Indonesia Hebat.

Sama halnya dengan Kabinet Trisakti, Kabinet Indonesia Hebat juga tidak pernah terkonfirmasi kebenarannya oleh PDI Perjuangan maupun Jokowi-JK. Berikut susunan Kabinet Indonesia Hebat yang beredar pada bulan Juni 2014.


1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Jend TNI (Purn) A.M Hendropriyono
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Fasial Basri
3. Menteri Sekretaris Negara: Tjahjo Kumolo
4. Sekertaris Kabinet: Maruarar Sirait
5. Menteri Dalam Negeri: Jend TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu
6. Menteri Luar Negeri: Alwi Shihab
7. Menteri Perhubungan: Letjend (Purn) Sutiyoso
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Anies Baswedan
9. Menteri Pertahanan: Andi Widjajanto
10. Menteri BUMN : Dahlan Iskan
11. Menteri Perindustrian: Muhaimin Iskandar
12. Menteri Sosial: Teten Masduki
13. Menteri Hukum dan HAM: Todung Mulya Lubis
14. Menteri Perdagangan: Rusdi Kirana
15. Menteri Agama: Musdah Mulia
16. Menteri Komunikasi dan Informasi: Surya Paloh
17. Menteri Pertanian: M. Prakosa
18. Menteri Pariwisata: AAGN. Puspayoga
19. Menteri Kehutanan: Marwan Jafar
20. Menteri Lingkungan Hidup: Alexander Sonny Keraf
21. Menteri Keuangan: Sri Adiningsih
22. Menteri ESDM: Kurtubi
23. Menteri PPA: Khofifah Indar Parawansa
24. Menteri Kesehatan:Ribka Tjiptaning Proletariyati
25. Menteri Kelautan dan Perikanan: Ferry Mursyidan Baldan
26. Menteri PAN: Jend TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan
27. Menteri PDT: Rieke Diah Pitaloka
28. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: M Jumhur Hidayat
29. Menteri Perumahan Rakyat: Akbar Faisal
30. Menteri Koperasi dan UKM: Budiman Sudjatmiko
31. Menteri Pekerjaan Umum : Tri Rismaharani
32. Menteri Pemuda dan Olahraga: Utut Adianto
33. Meneg PPN/Kepala Bapenas: Imam Sugema
34. Menristek/Kepala BPPT: Helmy Faishal Zaini
35. Jaksa Agung: Abraham Samad
36. Kepala BIN: Jend TNI (Purn) Facrul Rozy
37. Panglima TNI: Jenderal Budiman
38. Kepala Bapepam : Lin Che Wei

Susunan kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, diyakinkan akan dipenuhi oleh kalangan profesional. Profesional yang dimaksud adalah murni teknokrat atau profesional yang berasal dari partai politik.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak ingin melakukan dikotomi dalam menyusun kabinet pemerintahan selanjutnya. Fokus utama dalam rekrutmennya nanti adalah figur yang direkomendasikan harus menguasai bidangnya, berintegritas, serta mampu menyelesaikan masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kita tak ingin mendikotomikan, karena dari partai politik juga banyak kalangan profesional," kata Hasto, saat dihubungi, Rabu (23/7/2014).

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK itu melanjutkan, kabinet tersebut nantinya akan bekerja untuk menjabarkan visi dan misi serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Ketiga hal itu akan dibumikan dengan merujuk pada masalah yang ditemukan di lapangan.

Hasto memberi contoh, dalam bidang ekonomi, kabinet Jokowi-JK akan memastikan tak hanya pertumbuhannya, tetapi juga pemerataan. Sebagai ilustrasi, salah satunya dengan merombak seluruh kebijakan impor pangan.

"Kita kembalikan kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam kita, kita kembalikan kepercayaan pada produksi dalam negeri, makanya petani perlu insentif viskal," pungkasnya.

Sebelumnya, JK menginginkan kabinet pemerintahannya nanti diisi oleh figur profesional yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Pembicaraan mengenai kabinet itu akan dilakukan bersama Jokowi dengan mempertimbangkan usulan dari seluruh partai pendukung.

Menurut JK, pertimbangan wajib dalam menyusun kabinet adalah memastikan keahlian figur yang akan dipilih. Figurnya bisa berasal dari mana saja, murni profesional, atau dari kalangan profesional yang berasal dari partai politik.

Bagi JK, yang terpenting adalah rekam jejak, kemampuan, dan integritas figur tersebut. Ia memberi contoh saat menyusun kabinet bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 lalu. Dalam kabinetnya saat itu, 15 posisi menteri diisi oleh kalangan profesional murni, dan 20 posisi menteri diisi profesional dari dalam partai pendukung. "Intinya harus profesional, tidak berarti di kalangan partai tidak ada profesional," ucapnya.

Presiden terpilih Indonesia, Joko Widodo, mengatakan menteri di kabinetnya kelak akan banyak diisi oleh kalangan profesional. Tapi, ia menegaskan saat ini masih belum memilih personel kabinet karena masih dalam tahap perencanaan. "Yang banyak adalah kalangan profesional, masih ada waktu sekitar dua setengah bulan lagi," katanya di Balai Kota, Rabu, 23 Juli 2014.

Jokowi mengatakan kini ada sebuah tim yang bertugas untuk menyiapkan perencanaan detail mengenai personel kabinet. Tim ini, kata dia, tengah menyiapkan dan membuat perencanaan mengenai siapa saja yang cocok menempati posisi menteri.

"Tim baru menyiapkan, melihat persoalan siapa yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kita baru konsentrasi pada perencanaan detail. Personel siapa saja, kalau sudah final baru ke saya," katanya. Ia juga membantah bahwa partai penyokongnya nanti akan mendapat jatah menteri sebesar 20 persen.

Mengenai perampingan kementerian atau kemungkinan adanya kementerian baru, Jokowi mengatakan belum membahas detail mengenai persoalan tersebut. Selama masa transisi, Jokowi mengatakan tengah menyiapkan sebuah kantor transisi. Kantor transisi ini akan menjadi kantornya selama menangani seluruh masalah terkait dengan urusan kepresidenan termasuk masalah kabinet. Ia masih merahasiakan lokasi kantor transisi itu.

Setelah KPU menetapkan hasil pemilu presiden hari ini, Jokowi langsung kembali menunaikan tugas sebagai gubernur DKI Jakarta. Pagi tadi melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama. Siang ini, ia dijadwalkan akan menghadiri rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah di gedung DPRD DKI Jakarta.