Hitung Cepat di Pilpres 2014 RRI Dipanggil DPR

Bestprofit Futures - Hitung Cepat di Pilpres 2014 RRI Dipanggil DPR

 

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menerima imbauan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menghentikan siaran tentang quick count atau hitung cepat Pemilu Presiden 2014. "Ada imbauan dari KPI supaya lembaga penyiaran, termasuk RRI, untuk tidak menyiarkan hasil quick count pilpres ini," kata Direktur Utama RRI Niken Widiastuti ketika dihubungi, Senin (14/7/2014) malam.

Niken menjelaskan, imbauan itu dilayangkan kepada RRI pada 11 Juli 2014 atau dua hari setelah pemungutan suara. KPI menilai bahwa LPP RRI perlu menjaga kondisi selama pemilu presiden yang penuh dengan tensi tinggi."Imbauan itu diberikan dengan alasan untuk menjaga kondusivitas. Kita juga sudah berikan informasi ke masyarakat untuk tunggu hasil resmi KPU 22 Juli nanti," kata Niken.

Niken menekankan, RRI hanya menayangkan hitung cepat selama dua hari, yakni 9 dan 10 Juli. Setelah itu, RRI menghentikannya.Terkait dengan dihapusnya akun Twitter hitung cepat RRI, @qcrri, Niken mengaku belum mengetahuinya. "Saya baru selesai rapat, belum tahu soal akun itu dihapus," ujarnya.

Sebagaimana sejumlah lembaga survei, LPP RRI melakukan hitung cepat dalam Pilpres 2014. Hasil hitung cepat RRI mencatat pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52,49 persen suara, sedangkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendapatkan 47,51 persen suara.

Bukan kali ini saja RRI melakukan hitung cepat. Pada Pemilu Legislatif 2014, RRI juga melakukan hal yang sama. Hasil hitung cepat tersebut mendekati hasil resmi dari rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum.Niken menjelaskan, RRI melakukan hitung cepat berdasarkan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Metodologi kami sudah ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, yang melakukan itu pusat penelitian dan pengembangan pendidikan dan pengembangan (Puslitbang diklat) RRI, jadi teman-teman di situ sehari-harinya meneliti. Mereka lakukan audience research, penelitian khalayak, meneliti opini masyarakat juga, jadi kita sudah membuat penelitian-penelitian yang banyak," kata Niken.

Niken mengatakan, sumber daya di RRI bukan sebatas reporter atau penyiar. Puslitbang Diklat RRI diisi oleh orang-orang ahli dan kompeten di bidangnya.Direktur Utama Radio Republik Indonesia (RRI) Niken Widiastuti menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi I DPR RI terkait hasil hitung cepat yang dilakukan RRI dalam Pemilu Presiden 2014. Ia mengatakan, RRI telah mendapatkan legitimasi dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara hitung cepat.

"Kami sangat siap dipanggil karena RRI menyelenggarakan hitung cepat dengan izin dari KPU, lalu anggaran sepenuhnya dari RRI, tidak ada sponsor, metodologi juga sudah ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Niken kepada Kompas.com, Senin (14/7/2014).

Niken mengatakan telah menerima surat pemanggilan dari Komisi I DPR. Jajaran direksi RRI siap memenuhi panggilan tersebut.Sebagaimana sejumlah lembaga survei, LPP RRI melakukan hitung cepat dalam Pilpres 2014. Hasil hitung cepat RRI mencatat pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52,49 persen suara, sedangkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendapatkan 47,51 persen suara.

Bukan kali ini saja RRI melakukan hitung cepat. Pada Pemilu Legislatif 2014, RRI juga melakukan hal yang sama. Hasil hitung cepat tersebut mendekati hasil resmi dari rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut Niken, RRI melakukan hitung cepat berdasarkan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Metodologi kami sudah ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, yang melakukan itu Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pengembangan (Puslitbang Diklat) RRI, jadi teman-teman di situ sehari-harinya meneliti. Mereka lakukan audience research, penelitian khalayak, meneliti opini masyarakat juga, jadi kita sudah membuat penelitian-penelitian yang banyak," kata Niken.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa Komisi I DPR berencana memanggil jajaran direksi RRI setelah hasil hitung cepat lembaga itu disiarkan oleh media massa. Menurut Mahfud, RRI bukanlah lembaga survei resmi yang dapat melakukan hitung cepat dan harus dapat menjaga netralitasnya sebagai lembaga penyiaran publik.