Bestprofit Futures - RRI Pileg di Puji,Pilpres di Cela
Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, dinilai berlebihan dengan mendorong
komisi itu memanggil manajemen Radio Republik Indonesia (RRI) karena
menyelenggarakan quick count (QC) di Pilpres 2014.Apalagi, pemanggilan didasari kecurigaan bahwa RRI tidak netral karena
memenangkan pasangan Jokowi-JK di QC-nya.
"Ini merupakan langkah keliru. Dasar argumen pemanggilan itu terlalu
dipaksakan karena memaksa untuk menghubung-hubungkan netralitas RRI dengan
hasil QC seperti yang telah diungkapkan ke publik. Itu dua persoalan yang tidak
nyambung tapi dipaksakan," kata Ray Rangkuti dari
Lingkar Madani (Lima) Indonesia di Jakarta, Selasa (15/7/2014).
Menurut Ray, seharusnya politikus PKS itu harus mengingat bahwa bukan kali
pertama RRI melakukan quick count. Di Pemilihan Umum Legislatif 2014 lalu, RRI
sudah melakukan quick count dan hasilnya presisi.Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat melontarkan pujian
atas quick count RRI di Pileg 2014 yang hasilnya paling mendekati rekapitulasi
Komisi Pemilihan Umum.
"Kalau Anggota Komisi I keberatan terhadap quick count RRI, semestinya
mereka telah memanggilnya sejak pileg lalu. Sebab, di dalam pileg, RRI juga
telah melakukan quick count," ujar Ray."Apalagi RRI terlebih dulu mendaftarkan diri di KPU. Artinya, sejak
saat itu, semestinya Komisi I sudah melakukan upaya pencegahan," kata Ray.
"Jangan setelah terlihat hasil QC-nya tidak memuaskan satu capres
tertentu, lalu buru-buru dipanggil," terang Ray.Stasiun radio milik Pemerintah di Inggris, BBC, juga melakukan QC dan tak
pernah dituduh oleh pemerintah maupun DPR di Inggris sebagai melanggar aturan
netralitas."Saya melihat, sejauh yang ada, RRI sebagai lembaga penyiaran publik
telah melakukan aktivitasnya sesuai dengan yang semestinya," kata Ray
Rangkuti.
"Terlepas dari soal siapa yang memenangkan pilpres versi QC RRI, maka
aktivitas itu sendiri tidak dapat dinyatakan tidak netral dan oleh karena itu
itu sah sejauh metodologi dan riset dilakukan secara transparan dan
bertanggungjawab."Karena itu, Ray menilai pemanggilan DPR itu jelas punya potensi intervensi
yang sudah tak sesuai prinsip demokrasi. Baginya, mengembalikan kembali
semangat intervensi terhadap lembaga penyiaran publik seperti RRI adalah
kekeliruan.
Ray menegaskan jauh lebih baik bila Mahfudz sebagai Ketua Komisi I DPR,
meminta terlebih dahulu adanya audit metodologi atas kinerja RRI.Jika memang dalam metodologinya ditemukan kesalahan yang mengakibatkan
hasilnya tidak menggambarkan yang semestinya, barulah Komisi I dapat berperan.
Faktanya, sejauh ini hasil QC RRI tak berbeda jauh dengan hasil QC
lembaga-lembaga survei yang kredibel. Artinya, dapat dipandang kinerja RRI
dalam QC berlangsung dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"QC RRI dapat menjadi acuan tersendiri di tengah keraguan pada hasil QC
lembaga survei yang lain. Oleh karena itu, kita menolak keras pemanggilan
Komisi I atas RRI," tandasnya.Untuk diketahui, hasil QC RRI sejalan dengan hasil dari lembaga kredibel
lain semacam SMRC, LSI, Indikator Politik Indonesia, Populi Center,
Poltracking, Cyrus Network, dan Litbang Kompas. Semuanya memenangkan pasangan
Jokowi-JK dengan kisaran 51-52 persen atas Prabowo-Hatta.
Sementara Prabowo-Hatta dimenangkan oleh QC yang dilakukan lembaga yang
secara rekam jejak belum terlalu jelas seperti Puskaptis, LSN, IRC, dan JSI.
Partainya Mahfud, PKS, adalah salah satu partai yang menjadi bagian koalisi
parpol pengusung Prabowo-Hatta.Sementara itu Direktur Utama Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Niken Widiastuti mengatakan, lembaga
yang dipimpinnya menyiarkan hitung cepat suara Pemilu Presiden 2014 hanya untuk
mengoptimalkan sumber daya manusia pada pusat penelitian dan pengembangan.
Terkait dana, pihaknya menggunakan anggaran Puslitbang RRI, yakni satu kali bekerja tapi memperoleh dua hasil. Niken mengatakan RRI sudah melakukan hitung cepat pada pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2009.
"Hasil hitung cepat RRI pada 2009 relatif sama dengan hasil hitung resmi. Pada saat itu, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada RRI, karena menilai hitungan cepat RRI relatif sama dengan hitungan KPU," katanya menjawab pertanyaan wartawan usai diskusi 'Forum Legislasi: RUU RTRI' di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/7).
Niken mengatakan, RRI pada saat itu juga mendapat penghargaan dari KPU dan diberikan izin untuk terus melakukan hitung cepat. Di Pemilu Legislatif 2014, menurut Niken, hasil hitung cepat RRI relatif sama dengan hitungan resmi dari KPU. "Namun, pada hitung cepat Pemilu Presiden 2014 terjadi kontroversi, karena ada lembaga survei yang hasil hitung cepatnya berbeda," katanya.
Dia kembali mengatakan RRI juga sudah menghentikan penyiaran hitung cepat setelah ada permintaan dari lembaga terkait untuk menghentikan penyiaran hitung cepat. Ia mengajak masyarakat untuk sama-sama menunggu hasil hitungan resmi dari KPU pada 22 Juli mendatang.
Terkait dana, pihaknya menggunakan anggaran Puslitbang RRI, yakni satu kali bekerja tapi memperoleh dua hasil. Niken mengatakan RRI sudah melakukan hitung cepat pada pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2009.
"Hasil hitung cepat RRI pada 2009 relatif sama dengan hasil hitung resmi. Pada saat itu, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada RRI, karena menilai hitungan cepat RRI relatif sama dengan hitungan KPU," katanya menjawab pertanyaan wartawan usai diskusi 'Forum Legislasi: RUU RTRI' di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/7).
Niken mengatakan, RRI pada saat itu juga mendapat penghargaan dari KPU dan diberikan izin untuk terus melakukan hitung cepat. Di Pemilu Legislatif 2014, menurut Niken, hasil hitung cepat RRI relatif sama dengan hitungan resmi dari KPU. "Namun, pada hitung cepat Pemilu Presiden 2014 terjadi kontroversi, karena ada lembaga survei yang hasil hitung cepatnya berbeda," katanya.
Dia kembali mengatakan RRI juga sudah menghentikan penyiaran hitung cepat setelah ada permintaan dari lembaga terkait untuk menghentikan penyiaran hitung cepat. Ia mengajak masyarakat untuk sama-sama menunggu hasil hitungan resmi dari KPU pada 22 Juli mendatang.
Posting Komentar