UU MD3 Dan Koalisi Merah Putih

Bestprofit Futures - UU MD3 Dan Koalisi Merah Putih 

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan rencana Koalisi Merah Putih yang akan membangun koalisi permanen. Menurut Ikrar, motivasi partai politik dalam koalisi tersebut jahat karena hanya ingin menjegal pemerintahan selanjutnya.

Ikrar menjelaskan, Koalisi Merah Putih mulai menunjukkan niat buruknya saat bersatu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hasilnya, UU tersebut disahkan dan posisi Ketua DPR menjadi tak otomatis milik partai pemenang pemilu, dalam hal ini PDI Perjuangan."Niatnya memang sudah jelek banget, jahat. Mereka berkoalisi menjegal PDI-P agar tak jadi ketua DPR," kata Ikrar, saat dihubungi, Senin (14/7/2014).

Setelah itu, kata Ikrar, kini Koalisi Merah Putih berniat menandatangani nota kesepakatan untuk mempermanenkan koalisinya. Jika koalisi permanen itu jadi terbentuk, maka presentasenya di parlemen akan mendominasi.Koalisi Merah Putih berisi enam parpol yang lolos ke DPR 2014-2019, yakni Partai Gerindra (11,81 persen, 73 kursi DPR), Partai Golkar (14,75 persen, 91 kursi DPR), Partai Amanat Nasional (7,59 persen, 49 kursi DPR), Partai Persatuan Pembangunan (6,53 persen, 39 kursi DPR), Partai Keadilan Sejahtera (6,79 persen, 40 kursi DPR), dan Partai Demokrat (10,19 persen, 61 kursi DPR). Jika dijumlah, maka pasangan tersebut memperoleh dukungan 353 kursi DPR.

Sebaliknya, koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla "hanya" diisi empat parpol yang lolos ke DPR 2014-2019, yakni PDI Perjuangan (18,95 persen suara pemilu legislatif, 109 kursi DPR), Partai Nasdem (6,72 persen, 35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (9,04 persen, 47 kursi DPR), dan Partai Hanura (5,26 persen, 16 kursi DPR). Jika dijumlah, maka pasangan tersebut memperoleh dukungan 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR.

"Niat Koalisi Merah Putih memang hanya untuk menjegal supaya Jokowi-JK tidak bisa menjalankan pemerintahannya. Itu menunjukkan bahwa orang yang ada di koalisi itu otaknya jahat semua," ujarnya.Meski demikian, Ikrar masih meragukan bahwa Koalisi Merah Putih akan dipermanenkan. Alasannya karena derasnya penolakan dari internal Golkar yang justru meminta Golkar mendukung pemerintahan Jokowi-JK jika memenangi pilpres nanti.

"Apakah Golkar akan manut? Sampai sekarang di internalnya masih 'berbalas pantun'," pungkas Ikrar.Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan, Koalisi Merah Putih partai pendukung calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan diformalkan, Senin (14/7/2014), sebagai koalisi di parlemen periode 2014-2019.

"Menyusul disahkannya UU MD3 (susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD) pada 8 Juli pekan lalu, Koalisi Merah Putih (KMP) besok, 14 Juli, akan memformalisasi kesepakatan koalisi di parlemen dengan menandatangani kesepakatan kerja sama enam partai politik parlemen yang beranggotakan 353 kursi (63 persen) kursi parlemen 2014-2019," kata Romahurmuziy alias Romy dalam siaran pers, Minggu (14/7/2014), seperti dikutip Antara.

Enam partai pendukung Koalisi Merah Putih di parlemen tersebut adalah Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat.Ia mengungkapkan, kesepakatan akan ditandatangani langsung oleh masing-masing ketua umum parpol dan direncanakan di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada pukul 15.30 WIB. 

Dalam kesepakatan tersebut diatur hak, kewajiban, pelembagaan, dan mekanisme manajemen koalisi 5 tahun ke depan."Meskipun perubahan UU MD3 tidak meliputi komposisi pimpinan dewan dan AKD (alat kelengkapan dewan) DPRD provinsi dan kabupaten/kota, tidak tertutup kemungkinan Koalisi Merah Putih akan mengekstensi koalisi sampai tingkatan daerah," katanya.

Ia menambahkan, PPP menegaskan akan berpartisipasi aktif dalam penandatanganan tersebut sekaligus meneguhkan eksistensi permanen Koalisi Merah Putih.

"Penandatanganan ini sekaligus sinyal bahwa berdasarkan gelombang data yang masuk ke dalam server quick real count di pusat tabulasi nasional Koalisi Merah Putih, pemenang Pilpres 2014 adalah pasangan Prabowo-Hatta. Karenanya, sinyalemen yang dilontarkan sejumlah pihak akan adanya perubahan peta koalisi adalah tidak berdasar," katanya.