Tim Transisi Jokowi - JK

Tim Transisi Jokowi - JK

 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat Ferry Mursidan Baldan mengatakan partainya setuju dengan wacana pemisahan jabatan menteri dalam kabinet Jokowi-JK bukan berasal dari petinggi partai politik, tak terkecuali partai pendukung Jokowi-JK dalam pilpres lalu. "Ini merupakan tradisi yang bagus. Kami mendukungnya supaya pemerintahan Jokowi-JK bisa berjalan optimal,” kata Ferry kepada Tempo, Minggu, 3 Agustus 2014.

Menurut Ferry, pemisahan jabatan menteri dengan tugas sebagai petinggi parpol sangat penting agar tokoh yang berasal dari parpol bisa berkonsentrasi penuh pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri. Rangkap jabatan di pemerintahan dan di partai akan membuat konsentrasi terbelah.

"Sangat tidak baik jika tidak bisa konsentrasi bekerja sebagai menteri karena alasan kegiatan di partai. Toh, kalau dia bisa optimal, akan berdampak positif bagi partai asalnya," ujar Ferry.

Ferry berharap wacana ini juga didukung seluruh partai lainnya yang juga menjadi pengusung Jokowi-JK. Dukungan terhadap pemenangan pasangan nomor urut dua itu harus dilanjutkan pada kebijakan yang lain.

"Masing-masing partai memang punya aturan. Tapi mengusung kader harus dipotret sebagai ruang pengabdian yang lebih besar kepada negara," ucap Ferry.

Mantan anggota DPR ini menjelaskan bahwa wacana pemisahan jabatan menteri dengan jabatan di parpol akan dibahas secara komprehensif oleh para ketua umum partai pendukung dalam waktu dekat. "Semangat itu tentu akan dibicarakan para ketua umum partai dengan Pak Jokowi dan JK," tutur Ferry.

Sementara itu Ketua Partai Hanura Saleh Husein mengatakan kinerja ketua umum yang menjadi menteri sebenarnya tergantung pada masing-masing individu. Menurut dia, seorang ketua umum partai yang menjadi menteri harus bisa mengatur prioritas waktu antara tugas negara dan tugas kepartaian.

“Tetapi, jika sulit, sebaiknya fokus saja ke kementerian,” katanya, yang mendukung gagasan agar ketua umum partai tidak menjadi anggota kabinet alias menteri.

Menurut dia, kabinet yang dibentuk Jokowi seharusnya merupakan kabinet professonal, sesuai dengan janji yang disampaikan selama masa kampanye. Namun latar belakang penghuni kabinet bisa saja berasal dari partai politik, TNI atau Polri, akademikus, ataupun pengusaha. Dengan demikian, tidak ada dikotomi mengenai latar belakang calon menteri.

Menurut Saleh, hal yang paling penting dari calon menteri adalah kemampuan menguasai masalah dan mengimplementasikan program dengan baik. Dia menilai, selama ini banyak perencanaan yang bagus, namun lemah dalam implementasi. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi jika ada kader Hanura yang dilirik menjadi menteri.

Sedangkan menurut Ketua PKB Marwan Ja'far, keberhasilan pemerintah Jokowi tergantung pada dukungan partai politik di eksekutif dan legislatif. “Jokowi mesti mengakomodasi dukungan yang sudah diberikan partai politik,” kata Marwan.

Jika Jokowi tak memperoleh dukungan dari partai politik, dia khawatir pemerintah tak berjalan maksimal. Menurut Marwan, partai politik diperlukan saat berhadapan dengan parlemen. Misalnya, saat mengeluarkan kebijakan, membuat undang-undang, dan merencanakan anggaran. “Yang bisa menyelesaikan persoalan ini hanya partai politik,” kata anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Presiden terpilih Joko Widodo mengaku akan segera memperkenalkan para anggota tim yang akan membantu mempersiapkan pemerintahan transisi. Para anggota tim tersebut rencananya akan berkantor di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

"Besok, besok. Ada besok kalian mau tak kenalin semua sama orang-orangnya," ujar Jokowi di sela-sela kunjungannya di Waduk Ria Rio, Pulomas, Jakarta Timur, Minggu, (3/8/2014). Lalu apakah tim transisi tersebut sama dengan tim yang bertugas membantunya melakukan seleksi para kabinet pemerintahannya? Jokowi mengungkap bahwa dua tim tersebut berbeda.

"Itu terpisah tapi satu atap. Satu atap tapi terpisah," ucap pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 tersebut.

Jokowi mengungkapkan, tim bentukannya tersebut akan mulai efektif bekerja esok hari. Namun demikian, mantan Walikota Solo itu mengaku dirinya hanya akan memperkenalkan sebagian anggota tim transisinya. Sebab, ia tak mau para anggota tim terpecah konsentrasinya karena muncul intervensi.

"Besok dikenalin, langsung kerja setelah dikenalin. Tapi tidak semua orang dikenalin supaya nggak diintervensi," ucapnya.

Lantas berapa orang yang menjadi anggota tim pemerintahan transisi? Jokowi enggan menyebutkan. Ia mengaku baru akan menunjukkan siapa orang-orang di balik meja yang akan membantunya membentuk tim pemerintahan transisi. "Nantilah, besok saja, ndak sabaran banget," tandasnya.