BESTPROFIT FUTURES - Rekam Jejak Joko Widodo
Joko Widodo atau Jokowi (lahir di Surakarta, Jawa Tengah,
21 Juni 1961; umur 52 tahun)
adalah politikus Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta. Ia adalah mantan Wali
Kota Surakarta (Solo) dari tahun 2005
sampai 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.Dua
tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi ditunjuk oleh
partainya, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) untuk memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama
dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Walaupun pada masa kecilnya pernah tergusur sebanyak tiga kali,ia mampu
diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan setelah lulus
berhasil menjadi pengusaha furnitur.Setelah itu, karier politiknya dimulai dengan
menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.Namanya mulai dikenal setelah dianggap
berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan
batik. Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan, berbagai
kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo
menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga
dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang
"memanusiakan manusia".Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia
terpilih lagi dengan suara melebihi 90%.Kemudian, pada tahun 2012, ia
dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012, dan
kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin
yang "baru" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari
lima puluh tahun. Ia akan menjabat selama lima tahun dan berakhir pada tahun
2017. Selama menjabat sebagai gubernur, ia melancarkan berbagai program seperti
Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lelang
jabatan,pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) dan Monorel,pengembalian fungsi waduk dan sungai, serta penyediaan ruang terbuka hijau.
Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya melambung tinggi dan ia
terus menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon
presiden untuk pemilihan umum presiden
Indonesia 2014. Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan bahwa nama Jokowi
terus diunggulkan. Pada awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia
tidak akan mengumumkan Calon Presiden PDI-P sampai setelah pemilihan umum legislatif
9 April 2014. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi telah menerima mandat
dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden dari PDI-P, tiga minggu sebelum
pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.
Masa
kecil
Joko Widodo lahir dari pasangan Noto
Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki
nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar,
sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuh desa di Boyolali.
Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 111 Tirtoyoso yang dikenal sebagai
sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Dengan kesulitan hidup yang dialami,
ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari
sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan
sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu
dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun. Penggusuran yang
dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil memengaruhi cara berpikirnya dan
kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta
saat harus menertibkan permukiman warga. Setelah lulus SD, ia kemudian
melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta.Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga
pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.
Masa
kuliah dan berwirausaha
Dengan performa akademis yang
dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini
dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia
berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi "Studi tentang
Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta".
Setelah lulus pada 1985, ia bekerja
di BUMN PT Kertas
Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii
di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah.
Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh
bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik
Pakdenya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia
memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil
dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena
tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit
kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari Ibunya.
Usaha ini membawanya bertemu Micl
Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini,
"Jokowi". Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat
kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota
yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan
menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan
manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.
Wali
Kota Surakarta
Pada pilkada kota Solo pada tahun
2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk
maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan
tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.Setelah terpilih, dengan
berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk
penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di
bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di
universitas luar negeri. Berkat pencapaiannya ini Jokowi terpilih kembali
sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2010 dengan persentase suara sebesar
90,09%.
Rebranding Solo
Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo
yaitu "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya
cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang
barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi
fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan
kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan
oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar
semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak
segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.
Rebranding ini turut didukung dengan pengembangan citra kota Solo
sebagai "kota budaya" dan "kota batik". Pada tahun 2011,
misalnya, Solo menjadi ibukota batik Indonesia. Selain itu, sejak tahun 2008,
kota Solo setiap tahunnya selalu mengadakan Solo Batik Carnival. Di
bawah kepemimpinan Jokowi pula kota Solo dikembangkan sebagai kota MICE, yang merupakan
singkatan dari meetings (pertemuan), incentives (insentif), conferencing
(konferensi), dan exhibitions (pameran). Sebagai tindak lanjut branding,
Jokowi aktif melakukan pendekatan kepada para penanam modal, terutama
pengembang properti untuk menyediakan fasilitas konvensi dan hotel. Ia juga
mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia
dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan
Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober
2008 ini. Pada tahun 2007, Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival
Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk
dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di
komplek Istana Mangkunegaran. Selain itu, Solo menjadi tuan rumah Euro-Asia
World Heritage Cities Conference and Exhibition pada tahun 2008, Solo
International Ethnic Music Festival (SIEM) pada tahun 2007 dan 2008 dan International
Performing Arts Festival pada tahun 2009.
Mendamaikan
Keraton Surakarta
Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku
Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota,
sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang
Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran
Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang
ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.
Konflik ini akhirnya mendorong
campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme
kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung
Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini
didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton
masih menolak penyatuan ini.
Puncaknya adalah penolakan atas Raja
dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat
di pintu utama Keraton di Korikamandoengan. Jokowi akhirnya berperan menyatukan
kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak
keraton yang terlibat dalam pertentangan. Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya
Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang
didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung
Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.
Pembenahan
pedagang kaki lima
Program yang mencuatkan namanya
selama menjadi Wali Kota Solo adalah pembenahan pasar dan pedagang kaki lima.
Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima di Monumen 45 Banjarsari. Jokowi
menggunakan pendengkatan nguwonke wong atau memanusiakan manusia
sehingga tidak memaksa atau pun menggusur pedagang, sebaliknya mengedepankan
dialog dan makan siang bersama agar pedagang mulai berani menumpahkan
keluhannya langsung. Selain itu, dibuka pula jalur diskusi di mana saja,
seperti di Balai Kota, warung, wedangan, pinggir jalan, hingga di Loji Gandrung.
Setelah 54 kali sesi makan siang
bersama selama 7 bulan, pedagang mulai luluh dan Pemerintah Kota Solo
mengistimewakan para pedagang yang bersedia pindah dengan membuatkan
arak-arakan hingga ke tempat baru.
Konflik
dengan Bibit Waluyo
Pada Juni 2011, Joko Widodo menolak
pendirian mal di
lokasi bekas pabrik es Saripetojo untuk membatasi maraknya pasar modern dan
melindungi pasar tradisional. Kebijakan pendirian mal ini merupakan kebijakan
dari Gubernur Jawa Tengah Bibit
Waluyo, sehingga Bibit mengatakan Jokowi "bodoh" karena menentang
kebijakan gubernur. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari warga Solo,
yang bahkan menolak kehadirannya di kota Surakarta. Jokowi sendiri menanggapi
dengan santai, dan menyatakan bahwa "saya itu memang masih bodoh. Masih
harus banyak belajar ke banyak orang".
Pembenahan
transportasi umum
Pada masa kepemimpinan Jokowi, Batik
Solo Trans (atas) dan Sepur Kluthuk Jaladara (bawah) diperkenalkan
Untuk urusan transportasi umum,
berbagai jenis angkutan telah direalisasikan, seperti Batik
Solo Trans yang merupakan bus yang beroperasi di dalam kota dan
menghubungkan kota Solo dengan Bandar Udara Internasional Adi
Sumarmo.Selain itu, pada masa kepemimpinan Jokowi, diluncurkan Prambanan Express
Train yang merupakan kereta komuter yang menghubungkan kota Solo dengan Yogyakarta.
Untuk mengintegrasi sistem transportasi, pemerintah Solo dan Yogya menandatangani
moratorium terkait penggunaan kartu pintar di kedua kota.
Jokowi pada tahun 2009 juga
meluncurkan kereta wisata peninggalan Belanda yang disebut Sepur Kluthuk Jaladara.
Kereta yang dibuat pada tahun 1896 dan menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar
ini melintasi Kantor Wali Kota Surakarta, Loji Gandrung, Museum Radi Pustaka, Museum Batik Danar Hadi, dan Stasiun Sanggrah, sebelum
akhirnya kembali ke Stasiun Purwosari.Selain itu, pada 20 Februari
2011, bus tingkat Werkudara juga dioperasikan dan segera menjadi salah satu
ikon kota Solo.
Pada Juli 2011, Jokowi meluncurkan Railbus Batara Kresna yang melayani rute Sukoharjo-Surakarta. Railbus
yang mulai dioperasikan pada Agustus 2012 ini dibuat oleh PT INKA. Namun,
pada November 2012, railbus ini tidak berjalan lagi karena mengalami
kerugian, dan permintaan subsidi oleh Wali Kota Solo saat itu F.X. Hadi Rudyatmo ditolak oleh DPRD Surakarta.
Hari
bebas kendaraan bermotor
Pada tahun 2010, Jokowi menggagas
hari bebas kendaraan bermotor di sepanjang Jalan Slamet Riyadi setiap hari
Minggu dari pukul 6 hingga 9 pagi, walaupun jalanan sudah didatangi pejalan
kaki dari pukul 5 pagi. Selain itu, pada hari Sabtu 31 Desember 2011 dan Minggu
1 Januari 2012, kota Surakarta berhasil mengadakan malam bebas kendaraan
bermotor pertama di Indonesia.
Pembenahan
pendidikan dan kesehatan
Di Solo, Jokowi menetapkan program Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan
Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). Program PKMS menyediakan layanan
kesehatan gratis untuk rakyat miskin di Solo. Pemegang kartu PKMS terdiri dari
dua kelas, yaitu "Gold" dan "Silver".Kelas "Gold"
diberikan untuk warga yang benar-benar miskin (sehingga semua biaya
kesehatannya ditanggung pemerintah), sementara warga kota yang belum mempunyai
jaminan kesehatan mendapatkan kelas "Silver".Sementara itu, kartu
BPMKS diberikan kepada siswa SD dan SMP di Solo yang miskin agar dapat
mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya (baik iuran bulanan maupun biaya
operasional) di sekolah negeri atau swasta. Terdapat tiga jenis kartu, yaitu
"Platinum", "Gold", dan "Silver".Kartu Platinum
diberikan untuk siswa yang bersekolah di sekolah plus (sekolah gratis dari
program pendidikan di Solo), sementara kartu Gold diberikan kepada warga miskin
dan kartu Silver untuk warga mampu. Pemegang kartu Platinum dibebaskan dari
iuran bulanan, uang gedung, dan biaya pribadi seperti tas, sepatu, buku,
sementara pemegang kartu Gold dibebaskan dari biaya operasional dan pemegang
kartu Silver diperlakukan seperti pemegang kartu Gold. Namun, pembebasan biaya
tidak berlaku untuk siswa SMA dan SMK, walaupun mereka akan disubsidi sebesar
50%.
Beberapa peninggalan Jokowi di Solo.
Dari kiri atas searah jarum jam: Pasar Windujenar, Omah Sinten di kawasan
Ngarsopuro yang telah diperbaharui, Halte Bus Batik Trans Solo di Jalan Slamet
Riyadi, dan pintu masuk ke Taman Sriwedari yang telah diremajakan.
Selama enam bulan pertama tahun
2012, 15.235 kartu PKMS Silver dan 47.940 kartu PKMS Gold dibagikan kepada
rakyat Solo dengan biaya Rp 10,9 miliar, sehingga pada saat itu terdapat
221.722 kartu PKMS Silver dan 14.181 kartu PKMS Gold yang telah
didistribusikan.
Solo
Techno Park dan Esemka
Pada masa kepemimpinan Jokowi,
pembangunan Solo Techno Park diselesaikan. Kompleks yang dibangun di wilayah
seluas 7,1 hektare di Jebres ini dimaksudkan sebagai tempat produksi dan pelatihan
teknik. Pada tahun 2012, Jokowi menjadikan Esemka (yang
merupakan mobil buatan siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan) sebagai mobil
dinas resmi Jokowi.Inisiatif Jokowi membuat Esemka mendapat perhatian media
nasional. Solo Techno Park sendiri akan dijadikan sebagai pusat produksi massal
mobil Esemka. Namun, mobil ini tidak lolos uji kelayakan nasional,sehingga
proyek tersebut mangkrak dan lembaga Solo Techno Park pada tahun 2014
memproduksi mesin cetak digital.
Pada tahun 2011, Jokowi juga
menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Direktur Utama
PT GMF AeroAsia Richard Budihadianto mengenai pengembangan kemampuan penyediaan
sumber daya manusia dalam bidang perawatan pesawat terbang, sehingga Solo
Techno Park menjadi tempat pelatihan teknisi pesawat terbang.
Peninggalan
lain
Pada 13 April 2008, Jokowi
mendirikan tempat wisata kuliner malam di Solo yang disebut Galabo (Gladag
Langen Bogan). Taman Balekambang yang sebelumnya terbengkalai
juga diubah menjadi taman botani kecil yang dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi.
Ditambah lagi, Terminal Bus Tirtonadi
diremajakan, sementara Taman Tirtonadi di dekatnya dijadikan ruang terbuka.
Jokowi juga membangun dan
meremajakan beberapa pasar, seperti Pasar Windujenar pada
tahun 2010dan Pasar Burung Depok. Pasar Windujenar terletak tepat di kawasan
Ngarsopuro yang turut disulap menjadi artistik dan dilengkapi dengan ruang
terbuka untuk masyarakat.Kawasan ini kemudian terhubung dengan Jalan Slamet
Riyadi yang dipercantik dengan keberadaan taman dan fasilitas internet gratis.
Jokowi juga melancarkan penataan koridor city walk di kawasan Kapten
Mulyadi dan Mayor Kusmanto yang turut dilengkapi dengan fasilitas untuk pejalan
kaki dan taman kota.
Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemkot
Surakarta mendukung pengadaan toilet umum, hingga kota Solo terpilih menjadi
tuan rumah World Toilet Summit ke-13 pada tahun 2013. Toilet umum dibangun di
beberapa tempat wisata seperti di Slamet Riyadi, Gladag Langen Bogan, dan
Kampung Batik Laweyan, dengan dana dari pemkot dan perusahaan swasta yang
mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan.
Menurut Rushda Majeed dalam studi
kasusnya mengenai kota Solo, Jokowi telah memperbaiki kondisi permukiman kumuh,
meningkatkan layanan kesehatan, dan mereformasi pemerintahan untuk meningkatkan
efisiensi.Ia juga membuka proses keuangan untuk umum dan menyediakan one-stop
service bagi mereka yang hendak membuat izin bisnis atau izin-izin lainnya.
Gubernur
DKI Jakarta
Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla
untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun
2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta
dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara
itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi
sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan
Calon Gubernur.Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung
Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan. Sebagai wakilnya,
Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi
Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex
Noerdin sebagai Calon Gubernur.
Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan.
Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei
Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada
dalam satu putaran. Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara
untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga
mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat
sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya,
PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total
94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi
Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid. Namun LP3ES sudah
memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.
Hitung cepat yang dilakukan sejumlah
lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu,
memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua. Pasangan ini
berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012
karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Solo
2010serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung
beralih kepadanya.
Pilkada
2012 putaran kedua
Jokowi berusaha menghubungi dan
mengunjungi seluruh calon, termasuk Fauzi Bowo, namun hanya berhasil
bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahiddan memunculkan spekulasi adanya koalisi
di putaran kedua. Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.
Namun keadaan berbalik setelah
partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan
dukungan kepada Fauzi Bowo. Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan
adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50
miliar. PKS meminta isu ini dihentikan, sementara tim sukses Jokowi menolak
tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut. Kondisi kehilangan potensi
dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi
Rakyat melawan Koalisi Partai".Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat
karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang
mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal
Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen. Jokowi akhirnya
mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS, Jusuf
Kalla dari Partai Golkar, Indra J Piliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri
yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.
Pertarungan politik juga merambah ke
dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev, pembentukan
media center, serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik
seperti Youtube.Pihak
Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan
tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.
Putaran kedua juga diwarnai berbagai
tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran
yang disengaja, korupsi, dan politik transaksional.
Menjelang putaran kedua, berbagai
survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain
36,74% melawan 29,47% oleh SSSG, 72,48% melawan 27,52% oleh INES, 45,13%
melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer, dan 45,6% melawan
44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.
Setelah pemungutan suara putaran
kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan
pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo
- Nachrowi
Ramli mendapat 46,19%. Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count
IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%,dan lima stasiun TV. Perkiraan sementara
oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil
54,02% melawan 45,98%,Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%.Dan akhirnya
pada 29
September 2012,
KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil
gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo
- Prijanto.
Sebelum dan sesudah Jokowi menjadi
Gubernur DKI Jakarta, ia berjanji bahwa ia akan menambah 1000 unit bus
Transjakarta, lalu ia bisa dihubungi wartawan 24 jam, bahwa ia akan bekerja 1
jam di kantor dan sisanya tinjau pelayanan publik. Ia juga berkata bahwa
dirinya tidak akan menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), dan juga akan
membangun kampung susun yang bukan apartemen; lalu ia akan memperbaiki sistem
pendidikan dan kesehatan, memberikan penghargaan ke semua ketua RT dan RW, dan
ia juga menjanjikan akan menambah ruang publik bagi remaja DKI.Pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, permasalahan mulai
berdatangan, dan semenjak musim hujan melanda Jakarta dan masalah macet tidak
usai, publik DKI mulai pesimis dan meragukan kemampuan Jokowi dalam mengatasi
masalah ibukota.
Pasca
Pilkada 2012
Setelah resmi menang di perhitungan
suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD
Surakarta, namun dibantah oleh DPRD.Menteri Dalam Negeri Gamawan
Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi, karena
pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar
aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah
menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan
benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih. Namun setelahnya, DPR
merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga
setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus
terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri
sebagai calon.
Atas alasan administrasi terkait
pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang
belum berakhir, pelantikan Jokowi tertundadari jadwal awal 7 Oktober 2012
menjadi 15 Oktober 2012. Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya
karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang
sederhana. DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari
awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga
diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.
Sehari usai pelantikan, Jokowi
langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.
Pengambilalihan
Sumber Daya Air
Sebelum Jokowi, pengelolaan air
minum dilakukan oleh dua operator utama, Aetra (PT Thames PAM Jaya) dan Palyja
(PT PAM Lyonnaise Jaya). PT Aetra Air Jakarta mengelola, mengoperasikan,
memelihara sistem penyediaan air bersih, dan melakukan investasi di wilayah
timur Jakarta, sementara Palyja di bagian barat Jakarta. Pemegang saham Aetra
adalah Acuatico Pte Ltd dengan kepemilikan sebesar 95 persen dan PT Alberta
Utilities sebesar 5 persen. Sementara Palyja melayani pasokan air bersih ke
wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta sebagian wilayah Jakarta Utara
dan Pusat. Palyja dimiliki Astratel sebesar 49 persen, dan Suez Environment
sebesar 51 persen. Keduanya memegang kontrak dengan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta untuk mengelola air di Jakarta.
Karena dianggap tidak mampu
menyediakan pelayanan yang prima, maka Jokowi dan Ahok sejak awal sudah
mengincar pengambilalihan pengelolaan air minum Jakarta agar lebih mudah
diawasi dan dikontrol, namun niat ini terganjal penalti yang harus dibayar oleh
pemerintah Pemprov jika memutus kontrak di tengah jalan. Maka usaha tersebut
dilakukan dengan cara lain yaitu dengan membeli saham kedua perusahaan tersebut
melalui dua BUMD milik Pemerintah Provinsi, yaitu PT Pembangunan Jaya dan PT
Jakarta Propertindo (Jakpro). Keduanya akan berusaha mengambil alih kepemilikan
saham Palyja dengan rencana PT Pembangunan Jaya akan membeli sebanyak 51 persen
saham Suez Environment, sedangkan PT Jakarta Propertindo mengakuisisi 49 persen
saham Astratel. Namun sayangnya Palyja masih berstatus digugat oleh LBH karena
usaha privatisasi air yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar
1945, sehingga akuisisi ini masih menunggu keputusan pengadilan
Pada tanggal 10 April 2014, Jokowi
menyatakan bahwa telah ditemukan titik terang pengambilalihan ini, karena
pemerintah provinsi telah menemukan kata sepakat dalam menguasai kembali
pengelolaan air minum. Kedua pihak merasa memiliki tujuan sama agar tidak
terjadi privatisasi sumber daya air, hanya caranya saja yang berbeda. Jika
pihak LBH dan LSM melalui gugatan hukum, maka Pemprov melakukan upaya
pengambilalihan secara business to business. "Positif, sudah ketemu
titiknya. Karena semangatnya sama. Tujuan sama agar pengelolaan air diambil
alih oleh pemerintah dalam hal ini BUMD kita," kata Jokowi, usai menggelar
pertemuan dengan koalisi di Balaikota DKI Jakarta.
Setelah pengambilalihan Palyja
berjalan lancar, Pemprov DKI juga memberikan sinyal akan mengambil alih Aetra
dengan cara serupa.
Peningkatan
upah minimum provinsi
Pada 24 Oktober
2012, terjadi unjuk
rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia. Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79
juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan
perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup
Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012
hingga Oktober 2012serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.
Jokowi kemudian menyerahkan
penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan
rekomendasi angka Rp1,9 juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh
yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili
kepentingan pengusaha.Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp
2,2 juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.
Jokowi melakukan berbagai
konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin
Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang
tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah
penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja.
Protes kembali terjadi pada akhir
tahun 2013 karena buruh mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 juta,sementara pengusaha menolak angka tersebut dan menginginkan angka Rp 2,29 juta.
Akhirnya diputuskan angka tengah sebesar Rp 2,44 juta. Buruh menolak karena Rp
3,7 juta angka mati
dan sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah dan mengancam akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, namun akhirnya
demonstrasi bubar dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 juta berlaku di DKI Jakarta
sejak 1 November 2013
Pembenahan
transportasi umum
Pada tanggal 10 Oktober 2013, Jokowi
meresmikan pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) yang sebelumnya sempat
tertunda selama bertahun-tahun.Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Jokowi juga meresmikan pembangunan
jalur hijau Monorel Jakarta sepanjang sebelas kilometer.Selain itu, pada November 2013, Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana akan
mengadakan seribu bus untuk jalur Transjakarta.Namun, beberapa dari 656 bus yang dibeli dari Cina didapati sudah
berkarat, sehingga dicurigai ada kecurangan yang dilakukan oleh pejabat Dinas
Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, Jokowi membebastugaskan Kepala Dishub
DKI Jakarta Udar Pristiono dan melantik Muhammad Akbar sebagai penggantinya.Selanjutnya pemesanan armada Transjakarta akan banyak melalui sistem E-Katalog,
bukan lagi lelang.
Pendirian
PT Transjakarta
Untuk memperbaiki kualitas pelayanan
dan armada Transjakarta, maka mulai 30 Desember 2013, PT Transjakarta secara
resmi disahkan. Dengan demikian posisinya berdiri sendiri sebagai sebuah Badan
Usaha Milik Daerah, tidak lagi dibatasi kewenangannya sebagai Unit Pelaksana di
bawah Dinas Perhubungan. Dengan menjadi perusahaan tersendiri, Transjakarta
diharapkan mampu bekerja lebih efisien, lincah, dan fleksibel, termasuk saat
pengadaan armada.
Rencana
akuisisi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)
Sebelumnya, Pengangkutan Penumpang Djakarta
atau PPD adalah BUMN berbentuk Perusahaan Umum yang berada di bawah Kementrian
Negara BUMN. Karena dianggap memiliki banyak aset dan armada yang menguntungkan
pengelolaan transportasi, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan
pengambilalihan PPD, dengan salah satu syaratnya adalah pelunasan hutang PPD
yang cukup besar, Rp 170 Miliar. Namun Basuki Tjahaja Purnama menganggap
pelunasan utang ini sebanding dengan manfaat yang akan didapat oleh Pemprov DKI
Jakarta. Sayangnya, proses pengambilalihan ini berbelit karena pemerintah pusat
tidak memperlihatkan respon serius atas tawaran ini. Mentri BUMN, Dahlan Iskan
sendiri sebenarnya sudah menyetujui pengambilalihan ini.
Pengandangan
Metromini dan Kopaja
Setelah banyaknya kecelakaan yang
menimpa Metromini
dan Kopaja,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperketat aturan mengenai fasilitas
keselamatan minimal yang dimiliki, antara lain rem, bodi keropos, speedometer,
lampu, dan kaca jendela. Jika tidak bisa menunjukkan fasilitas tersebut, maka
bus sedang tersebut dikandangkan.
Tindakan pengandangan ini mengundang
protes dari supir Metromini yang merasa mata pencariannya terancam. Pada 29
Agustus 2013, puluhan supir Metromini memarkirkan armadanya di jalanan di depan
Balaikota dan berdemo memprotes kewajiban peremajaan angkutan. Selain itu Udar
Pristono, Kepala Dinas Perhubungan saat itu, dianggap menyakiti hati para supir
karena membuat pernyataan bahwa Metromini sudah tidak diperlukan lagi di
Jakarta. Mereka menuntut armada yang dirazia dikembalikan, namun ditolak.
Para supir yang merasa tidak
didengarkan kemudian merusak pagar balaikota dan memecahkan kaca Bus Kopaja dan
Transjakarta. Karena keberingasannya, Gubernur dan Wakil Gubernur menolak
menemui dan mengomentari pengaduan mereka. Para pelaku pengrusakan diancam
dilaporkan ke polisi karena sudah mengarah kepada tindakan pidana.
Peluncuran
bus wisata
Pada tanggal 24 Februari 2014,
Jokowi meluncurkan bus pariwisata Jakarta. Bus tingkat dengan kapasitas 60
penumpang ini dapat dinikmati secara gratis dan dimaksudkan untuk meningkatkan
daya tarik Jakarta kepada wisatawan. Bus ini beroperasi setiap hari dari pukul
09.00 hingga pukul 19.00 dengan rute dari Pasar Baru
hingga Bundaran Hotel
Indonesia.
Enam
ruas jalan tol
Proyek enam ruas jalan tol
diwariskan sejak zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo, namun baru mencapai peresmian
kesepakatan antara pihak swasta dengan Kementrian Pekerjaan Umum sesaat sebelum
Fauzi Bowo mengakhiri masa jabatannya, serta sudah ditentukan pemenang
tendernya. Sehingga walaupun ditentang banyak warga, dan Jokowi pernah
menentang proyek ini, namun ia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya.
Jokowi sempat memperlambat eksekusi
proyek ini dengan meminta masukan warga, pengamat, pakar, Kementrian PU,
investor, konsorsium pada 15 Januari 2013, namun kemudian Basuki Tjahaja
Purnama mengumumkan bahwa tidak ada ada lagi istilah 6 ruas tol. Yang ada adalah
integrasi seluruh tol lingkar dalam Jakarta dan dilengkapi dengan jalur bus
layang. Pihak swasta menyetujui permintaan mengadakan fasilitas transportasi
umum di sepanjang tol.
Mobil
murah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2013, pemerintah pusat Indonesia berencana mengembangkan program
mobil murah. Joko Widodo menentang keras program ini karena menurutnya program
ini akan memperparah kemacetan di Jakarta. Menurutnya, yang sepatutnya
digalakkan adalah pengadaan transportasi massal yang murah, aman, dan nyaman.
Ia pun menyurati Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono untuk
mempertanyakan kebijakan ini.
Rotasi
jabatan
Selama dua tahun menjabat, Jokowi
melakukan banyak sekali pengubahan posisi birkorat. Di antaranya lurah dan
camat melalui lelang jabatan, serta wali kota, kepala suku dinas dan dinas
melalui pemberhentian dan penunjukan.
Lelang
jabatan
Pada April hingga Juni 2013, Jokowi
menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam
sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang
diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes
diumumkan secara transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut
sesuai prestasi dan kualifikasinya.
Hal ini menimbulkan kontroversi
dengan adanya penolakan dari lurah dan camat yang posisinya terganggu akibat
seleksi ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lurah Warakas yang
mengancam akan memperkarakan sistem lelang jabatan. Ia awalnya menolak
mengikuti seleksi lelang jabatan ini, namun akhirnya berhasil mendapat posisi
di kelurahan Tugu Utara.
Keefektifan lelang jabatan menjadi
pertanyaan setelah Basuki Tjahaja Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang
jabatan tidak memuaskan. Bahkan dalam waktu satu tahun, lurah Ceger dan
bendaharanya tertangkap melakukan mark-up anggaran senilai Rp 450 juta
dan kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
Lurah
Susan
Salah satu lurah yang terpilih dalam
proses lelang jabatan adalah Susan Jasmine Zulkifli.
Ia terpilih untuk menjabat di wilayah Lenteng Agung. Namun,
penunjukkan lurah Susan menuai protes dari beberapa orang karena lurah Susan
beragama Kristen,
yang dianggap tidak sesuai dengan sebagian besar warga Lenteng Agung yang
beragama Islam.Kontroversi
ini semakin menguat setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan
Fauzi meminta Jokowi mempertimbangkan ulang pengangkatan lurah Susan.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan menurunkan lurah Susan atas dasar agama dan hanya akan
mempertimbangkan kinerja para lurah.
Penggantian
kepala dinas
Jokowi tercatat mengganti para
kepala dinas di Jakarta. Yang paling disorot antara lain Udar Pristono, Kepala
Dinas Perhubungan DKI, Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI, dan
Unu Nurdin Kepala Dinas Kebersihan DKI. Ketiganya ditempatkan ke posisi baru
dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2), bersama dengan empat
orang lainnya.
Banjir
tahunan Jakarta
Mewarisi kota yang dilewati banyak
sekali sungai dan posisi beberapa wilayah yang lebih rendah dari permukaan
laut, Jokowi dituntut bisa mengurangi bahkan menghilangkan banjir dari Jakarta.
Dengan terlambatnya pengesahan anggaran 2013, banjir Jakarta memperlihatkan
dampak besar bagi kehidupan kota tanpa diiringi pencegahan dan penanganan
maksimal.Namun diakui penanganan banjir ini lebih baik jika dibandingkan banjir
tahun-tahun sebelumnya.
Sepanjang tahun 2013, proyek-proyek
normalisasi dalam rangkaian JEDI (Jakarta Emergency Dredging Innitiative)
dilakukan intensif. Yang paling dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit,
Waduk Ria Rio, dan Kali Pesanggrahan. Usaha ini menuai banyak pujian, bahkan
dari luar negeri.Dengan normalisasi ini, diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014
lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena
puncak musim hujan yang lebih panjang, namun luas genangan berkurang.
Pengumuman
status darurat banjir
Dalam menghadapi banjir tahunan
Jakarta 2013 dan 2014, Jokowi mengumumkan status tanggap darurat banjir yang
memungkinkan Gubernur mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk mengatasi
bencana.
Rekayasa
cuaca
Untuk mengalihkan jalur hujan yang
melewati Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, dan BPPT melalui penaburan
garam NaCl agar hujan turun jauh dari Jakarta. Pada tahun 2013 proyek ini cukup
berhasil mengurangi curah hujan, namun pada tahun 2014 sedikit terhambat akibat
lambatnya pengesahan APBD dan perbedaan pola curah hujan dibanding tahun lalu.
Pembenahan
saluran air
Melalui paket Jakarta Emergency Dredging
Initiative (JEDI), Pemerintah Provinisi DKI Jakarta bekerjasama dengan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Bank Dunia melakukan perawatan atas sistem saluran
air di Jakarta yang berhubungan dengan kondisi banjir di Jakarta dengan total
dana US$ 135.500.000. Program ini sempat memanas karena Basuki Tjahajapurnama
memprotes lambannya program yang dirancang oleh Bank Dunia sehingga menuntut
eksekusi lebih cepat. Jika Bank Dunia tidak bersedia, ia mempersilakan Bank
Dunia menarik bantuannya. Permintaan ini dipenuhi oleh Bank Dunia.
Kali dan waduk yang menjadi target
pembenahan melalui program JEDI antara lain Banjir Kanal Barat, Cakung Drain,
Cengkareng Drain, Kali Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, Kali
Tanjungan, Kali Krukut-Kali Cideng-Tanah Sereal, Kali Jelakeng-Kali Pakin-Kali
Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali Grogol –
Sekretaris, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter
Selatan, dan Waduk Sunter Timur III, Situ Mangga Bolong, Situ Babakan, Situ
Rawa Dongkal dan Situ Cipondoh.
Normalisasi
Waduk Pluit
Normalisasi Waduk Pluit menandai
perbaikan sistem pengendalian banjir di Jakarta. Ditandai dengan pembongkaran
sendiri hunian di bantaran oleh warga pada bulan Maret 2013. Awalnya relokasi
berjalan lancar. Namun kemudian sempat terjadi ketegangan karena beberapa warga
menolak dipindahkan, bahkan sampai memunculkan insiden pelaporan ke Komnas HAM.
Melalui diplomasi makan siang, beberapa warga mulai terbujuk dan perlahan
pindah ke berbagai rumah susun yang telah disiapkan.
Normalisasi
Waduk Ria Rio
Normalisasi Waduk Ria Rio juga
sempat mendapat hambatan dari warga dan pemilik tanah akibat adanya sengketa
yang terjadi antara pemilik tanah dengan PT Pulomas Jaya. Warga sempat
melakukan blokir, namun dibujuk untuk mau secara sukarela pindah ke rumah susun
yang layak. Sementara untuk sengketa lahan, awalnya disepakati diselesaikan di
pengadilan, namun kemudian pemilik tanah memberi kesempatan negosisasi
penggantian harga lahan yang akan dikeruk sebagai waduk.
Jokowi menjanjikan akan membangun
Opera House berkapasitas 9000 seluruhnya bertempat duduk di tepi Waduk Ria Rio.
Pandangan
luas dari Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulo Gadung, Jakarta Timur
Normalisasi
Waduk Tomang Barat
Waduk Tomang Barat awalnya dipenuhi
ledakan populasi eceng gondok yang memperparah pengendapan dan
sekaligus menggusur habitat alami yang sudah lebih dulu ada di sana. Maka dari
itu pada November 2013 Waduk Tomang Barat dikeruk hingga kembali ke kedalaman
yang seharusnya dan populasi eceng gondok dihilangkan dengan biaya Rp 2 miliar.
Normalisasi
Waduk Rawa Bambon
Waduk Rawa Bambon awalnya hanya
berupa rawa kecil di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, yang sering
tergenang saat hujan lebat terjadi di sekitar Jakarta Timur dan selatan.
Akibatnya warga sekitar terus-menerus mengalami banjir. Kemudian Pemprov DKI
Jakarta memutuskan waduk ini dikeruk hingga kedalaman 6 meter dan dilengkapi
taman seperti Waduk Ria Rio dan Pluit. Berbeda dengan Waduk Pluit dan Ria Rio,
lahan sekitar Waduk Rawa Bambon relatif tidak bermasalah sehingga penuntasannya
diharapkan bisa lebih cepat
Normalisasi
Kali Pesanggrahan
Karena kecilnya kapasitas dan
buruknya pemeliharaan, hingga November 2012, Kali Pesanggrahan masih meluap dan
merendam 2 RT di Ulujami. Sebenarnya pada tahun Desember 2010 telah ditargetkan
normalisasi kali dari debit 50 meter kubik menjadi 115 meter kubik, namun masih
terus tertunda akibat proses lelang yang terlalu lama. Pada masa Agustus hingga
Oktober 2010 tercatat Kali Pesanggrahan telah tiga kali jebol akibat derasnya
air dan sudah tuanya dinding tanggul.
Program normalisasi Kali
Pesanggrahan kembali dilanjutkan melalui Jakarta Emergency Dredging
Initiative (JEDI) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementrian PU pada
akhir tahun 2013 hingga 2014, serta didukung oleh proyek pembangunan sodetan
Kali Pesanggrahan untuk meluruskan aliran kali di sekitar ITC Cipulir, serta
pembangunan waduk di sekitar Jakarta Selatan untuk menyimpan air di hulu agar
tidak membebani sungai-sungai di hilir Jakarta.
Pengerjaan waduk sempat terhenti
karena keberatan warga atas nilai ganti rugi, namun diselesaikan dengan
perundingan langsung dengan Jokowi.
Pembenahan
permukiman
Pembenahan permukiman dilakukan
melalui dua cara, yaitu relokasi ke rumah susun dan pembenahan melalui program
kampung deret.
Kampung
deret
Program yang cukup menonjol dari
Jokowi adalah kampung deret. Program ini memberi kesempatan kepada warga yang
ingin memperbaiki kondisi rumahnya yang tidak layak dengan syarat harus
memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas. Daerah yang mendapat bantuan
Kampung Deret yang sering mendapat sorotan antara lain Tanah Tinggi, Cipinang
Besar Selatan, Petogogan, Semper Barat, dan Tambora. Pada 2013 lalu,
pembangunan Kampung Deret dilakukan di 26 titik. Sementara pada tahun 2014,
ditargetkan 70 Kampung Deret baru itu akan dimulai pada awal Juni 2014.
Pembangunan
dan relokasi ke rumah susun
Rumah susun menjadi solusi utama
untuk relokasi dalam jumlah besar. Selama Banjir Jakarta 2013, Warga Waduk
Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pakin, misalnya, direlokasi antara lain ke Rumah
Susun Pinus Elok, Rumah Susun Marunda, Rumah Susun Tambora, dan lainnya.
Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 100 rumah susun baru tahan gempa untuk
menampung relokasi lainnya.
Selain membangun sendiri, Pemprov
DKI Jakarta juga menerima hibah dari berbagai Kementrian dengan syarat mau
memperbaikinya.
Relokasi
warga penghuni waduk
Setelah banjir Jakarta 2013,
diketahui bahwa waduk di Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan
dan pendudukan warga. Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap
terhadap warga yang antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio.
Setelah melalui berbagai bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur,
akhirnya warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi
musim banjir 2014.
Pembenahan
pendidikan dan kesehatan
Jokowi sedang menyalami Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman
Gusman.
Program besar yang diluncurkan pada
masa Jokowi untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan adalah Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Sehat
sebenarnya adalah program asuransi yang dibayarkan oleh pemprov sehingga
memungkinkan masyarakat DKI Jakarta mendapat pelayanan paling dasar tanpa harus
mengeluarkan uang banyak, sementara Kartu Jakarta Pintar adalah program
terseleksi bagi murid yang tidak mampu agar mampu membeli peralatan dan
kebutuhan pendidikan.
Kartu
Jakarta Sehat
Program pertamanya yang langsung
mendapat apresiasi adalah Kartu Jakarta Sehat, yang bertujuan mereformasi
jaminan kesehatan di Jakarta. Sebelumnya, masyarakat miskin harus mengurus
banyak surat dan rujukan dengan birokrasi berbelit sebelum bisa mendapat
keringanan biaya kesehatan. Dengan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat bisa
langsung mendapat layanan gratis di Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit
tertentu jika memerlukan perawatan lebih lanjut. Program ini ditangani oleh
Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang telah resmi ditunjuk
oleh Undang-Undang.
Sejak diluncurkan pada 10 November
2012, Kartu Jakarta Sehat mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak.
Misalnya anggota Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas yang takut KJS akan
melanggar aturan dan Perda karena masih ada program serupa sedang berjalan pada
tahun 2012. Saran lain datang dari Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang
menganggap DKI Jakarta harus berupaya memperbaiki kurangnya infrastruktur, baik
sumber daya manusia maupun alat kesehatan, serta sistem rujukan agar pasien KJS
bisa ditangani dengan baik dan tepat waktu.
Kontroversi terjadi saat 16 Rumah
Sakit swasta berniat mundur dari KJS karena ketidakjelasan sistem paket
INA-CBGS yang hendak diterapkan Kementrian Kesehatan dalam jaminan KJS. Namun
akhirnya hanya 2 Rumah Sakit yang menyatakan menghentikan layanan KJS untuk
mengevaluasi ulang. Sementara 14 Rumah Sakit lainnya setuju tetap melanjutkan
KJS setelah kesimpangsiuran ini dibicarakan bersama.Namun, masalah ini
terlanjur berkembang menjadi konflik politik setelah beberapa anggota DPRD
mengancam akan menjadikan hal ini sebagai alasan pemakzulan terhadap Gubernur
dan Wakil Gubernur.
Hingga 2014, Kartu Jakarta Sehat
terus berjalan dan mendampingi sistem penjaminan kesehatan baru oleh BPJS.
Kartu
Jakarta Pintar
Dalam bidang pendidikan, Jokowi
meluncurkan Kartu Jakarta Pintar sejak awal masa jabatannya, tepatnya 1
Desember 2012. Peluncuran perdana Kartu Jakarta Pintar dilakukan di SMA
Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan diluncurkan secara resmi oleh
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Kartu ini membantu biaya pendidikan
bagi anak-anak yang tidak mampu di Jakarta, dengan syarat tidak boleh digunakan
untuk hal konsumtif.
Razia
topeng monyet
Pada tanggal 22 Oktober 2013, Jokowi
mendapat sorotan media internasional dan dukungan dari pecinta lingkungansetelah
meluncurkan razia topeng monyet di Jakarta. Dalam razia ini, pawai topeng
monyet ditangkap namun diberikan uang pengganti Rp 1 juta asalkan bersedia
memberikan monyetnya untuk kemudian dipelihara dengan lebih baik di Ragunan.
Tidak hanya dianggap sebagai praktik penyiksaan hewan, monyet-monyet ini
terbukti 100 persen menderita cacingan dan dikhawatirkan terinfeksi penyakit
berbahaya lainnya sehingga mengancam kesehatan warga DKI Jakarta.
Namun kritik juga muncul akibat
kebijakan ini, antara lain banyak hal penting lainnya menyangkut kesejahteraan
warga yang harus diprioritaskan dibanding mengurusi monyet, serta kekhawatiran
pawang monyet tidak mendapat bekal yang layak untuk berganti profesi.
Pembangunan
RSUD Pasar Minggu
Guna mengantisipasi pengguna KJS dan
BPJS yang membuat antrian panjang di berbagai rumah sakit di Jakarta, Jokowi
memulai pembangunan Rumah Sakut Umum Daerah di Pasar Minggu. Rumah sakit ini
berkapasitas 400 tempat tidur. Delapan puluh persen bisa dimanfaatkan oleh
pengguna Kartu Jakarta Sehat. Rumah Sakit ini akan berfokus kepada usaha perawatan
penderita kanker, pasien anak, dan lansia. Untuk itu, akan disiapkan 20 unit
neonatal intensive care unit (NICU) untuk bayi dan 20 unit pediatric intensive
care unit (PICU).
Peresmian
Rumah Sakit Pekerja
Untuk mendukung pelayanan kesehatan
para pekerja di sekitar Kawasan Berikat Nusantara, dibangun rumah sakit umum
yang dikhususkan bagi para pekerja. Rumah sakit ini diresmikan SBY bersama
Jokowi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menkes Nafsiah
Mboi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Presiden Direktur Kawasan
Berikat Nusantara Sattar Taba, pada tanggal 8 April 2014. Rumah sakit ini
berkapasitas 9.000 meter persegi, terdiri atas 8 lantai, dan jumlah tempat
tidur yang tersedia 184 tempat tidur. Fasilitas yang disediakan antara lain
pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, mulai dari rawat jalan, unit gawat
darurat, unit rawat intensif, bedah sentral, ruang radiologi, ruang CSSD,
laboratorium, poliklinik, medical check up, fisiotherapy, dan kamar jenazah.
Rumah sakit ini dibangun dengan dana CSR BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta
memiliki 26% saham di rumah sakit ini.
Jakarta
sebagai Kota Festival
Jokowi berharap bisa menjadikan
brand Jakarta sebagai kota festival. Karena itu berbagai perayaan dan festival
dirayakan di Kota Jakarta, bahkan hingga menutup jalanan dari kendaraan
bermotor selama satu hari penuh. Total sebanyak 97 festival diadakan selama
2013 di Jakarta.
Jakarta
Night Festival
Mulai tahun baru 2013 dan 2014,
dengan konsep menjadikan Jakarta sebagai kota festival, Jokowi meluncurkan
Jakarta Night Festival. Dalam perayaan tahun baru ini jalan utama di Jakarta
ditutup total dari kendaraan bermotor dan disediakan berbagai panggung
kesenian, pertunjukan, serta kesenian tradisional. Model ini kemudian ditiru
oleh kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.
Pesta
rakyat
Pada Juni 2013, Jokowi mencoba
mengembalikan fungsi Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebagai pesta rakyat
dengan mengadakan beberapa festival di pelataran Monas, seperti
Festival Kampung Jakarta pada 15-16 Juni 2013. PRJ dianggap sudah melenceng
dari niatan awalnya karena cenderung dikunjungi oleh golongan menengah ke atas.
Media menjuluki upaya Jokowi ini sebagai "PRJ tandingan". Namun,
Basuki Tjahaja Purnama menampik hal tersebut dan menyatakan bahwa pesta rakyat
bukan dimaksudkan untuk menyaingi PRJ.
Festival
Keraton Sedunia
Pada tanggal 5-8 Desember 2013,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara
menggelar Pergelaran Agung Keraton Sedunia, 5-8 Desember. Acara ini menampilkan
parade berbagai kostum dan kendaraan dari berbagai keraton dan kerajaan
berbagai penjuru dunia, termasuk Brunei Darussalam. Menurut rencana, acara
tersebut diikuti 165 keraton Nusantara dan 10 utusan kerajaan mancanegara serta
dimeriahkan oleh parade kereta kencana dan dihibur 1.000 atraksi seniman.
Pembenahan
tata kota
Beratnya permasalahan Jakarta
dimulai dari masalah tata ruang yang tidak dipedulikan selama puluhan tahun.
Diawali dengan pengesahan RDTR, pembenahan pengurusan IMB, dan pengelolaan
ruang terbuka hijau, dan pembenahan pasar dan pedagang kaki lima, Jokowi mulai
membenahi masalah mendasar di Jakarta.
Pengesahan
rencana detail tata ruang
Rencana Detail Tata
Ruang DKI Jakarta sebenarnya telah disusun sejak masa Fauzi Bowo, namun
pengesahannya terhambat. Salah satu masalahnya adalah sosialisasi ke masyarakat
belum dilakukan. Karena itu, Basuki Tjahajapurnama menuntut RDTR dibagikan
kepada masyarakat melalui kelurahan setempat agar bisa mendapat masukan
bersama. Para akademisi dan LSM juga diundang untuk ikut memberi pandangan
masing-masing mengenai RDTR tersebut.
Pada tanggal 11 Desember 2013, RDTR
dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta disahkan dan berlaku hingga 2030. Salah satu
anggota DPRD dari PPP, Maman Fiermansyah, sempat melakukan walkout
karena merasa pengesahan Perda RDTR dan PZ dipaksakan. Namun rekannya, Mohamad
Sanusi, menyatakan sikap Maman akibat ia sendiri tidak memahami RDTR karena
tidak pernah hadir saat pembahasan.
Hal menonjol dari RDTR DKI Jakarta
adalah amanat penambahan 6 persen Ruang Terbuka Hijau dan adanya ruang khusus
bagi pedagang kaki lima di ruang publik yang penetapannya ditentukan oleh
Gubernur, serta kewajiban bagi setiap gedung perkantoran, perdagangan serta
jasa di Jakarta yang berada di zona campuran menyediakan 5 persen ruang dari
luas lantai fungsi perdagangan dan jasa yang ada untuk sektor informal UKM.
Diharapkan dengan kewajiban ini, pemilik gedung memfasilitasi pedagang makanan
dimasukkan sebagai bagian dari gedung, sehingga tidak lagi memenuhi jalanan di
belakang gedung.
Pembenahan
pasar dan pedagang kaki lima
Aksi paling dikenal dari Jokowi
dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah di Pasar
Minggu dan Pasar Tanah Abang. Jika di Pasar Minggu pedagang
dipindahkan ke Lokasi Binaan PKL Pasar Minggu, maka di Blok G pedagang
dipindahkan ke Blok G Tanah Abang. Awalnya pedagang mengeluh sepinya
pengunjung, namun berbagai fasilitas Blok G terus dilengkapi antara lain
eskalator, undian berhadiah mobil, hingga fasilitas wifi gratis.
Sebanyak lima pasar tradisional
dibangun dan direnovasi dengan fasilitas memadai selama tahun 2013, antara lain
Pasar Manggis, Pasanggrahan, Kebon Bawang, Kebon Duri, dan Nangka Bungur. Para
pedagang dibebaskan dari sewa, namun harus turut memelihara pasar dan menaati
aturan untuk tidak mengalihkan sewa atau menjual kiosnya ke pihak lain.
Pedagang hanya akan dikenakan biaya perawatan, listrik, dan air saja.
Pada tahun 2014, sebanyak empat
pasar tradisional lainnya juga telah selesai, antara lain Pasar Kramat Jati,
Pasar Ciplak, dan Pasar Grogol, dari total 14 pasar yang akan dibenahi.
Izin
Mendirikan Bangunan daring
Jika sebelumnya pengurusan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) sarat praktik percaloan dan suap, sehingga
mengacaukan tata kota, maka sejak 1 Februari 2014, IMB bisa diurus dari
internet. Hal ini menyingkat waktu pengurusan IMB dari setengah bulan menjadi
cukup 7 hari saja. Pengurusan bisa dilakukan dari rumah, warnet, atau tempat
kerja.
Namun sebagai imbal baliknya, Jokowi
menuntut warga agar segera mengurus IMB masing-masing karena prosesnya sudah
dipermudah. Jika tidak juga memiliki IMB, bangunan-bangunan liar akan segera
dirubuhkan.
Pembenahan
taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau
Joko Widodo bersama Direktur
Eksekutif Greenpeace
Kumi Naidoo, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting, dan Direktur
Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Von Hernandez di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Berbagai taman, hutan kota, dan
ruang terbuka hijau baru maupun hasil perbaikan ikut menghijaukan Jakarta.
Salah satu yang cukup menonjol adalah Taman Kota Waduk Pluit, Taman Kota Waduk
Ria Rio, Taman Vertikal Tugu Tani, dan Taman Mataram. Ditargetkan Ruang Terbuka
Hijau Jakarta meningkat 16 persen dari target yang diamanatkan RDTR sebesar 6
persen peningkatan. Selain itu hanya diperbolehkan 40 persen lahan Jakarta
untuk gedung tinggi, sementara 60 persen sisanya berupa ruang terbuka hijau
yang bisa diakses oleh publik.
Reformasi
keuangan dan anggaran
Selama masa pemerintahan Jokowi di
DKI Jakarta, APBD DKI Jakarta terus meningkat dari awalnya Rp 41 Triliun pada
2012, menjadi Rp 72 Triliun pada 2014, atau sebesar 31 Triliun hanya dalam dua
tahun.Hal ini dilakukan dengan mempermudah dan transparansi pajak, efisiensi
pengeluaran, e-catalog dan e-budgetting.
Penyerapan APBD 2013 yang awalnya
diprediksi di angka 97%, terwujud di 84,5% dan menghasilkan SiLPA Rp7 Triliun
untuk digunakan pada tahun 2014.Dana berlebih ini ditetapkan dalam RAPBD 2014,
Rp 2,5 triliun yang pertama dialokasikan untuk penanganan kemacetan Kota
Jakarta melalui pembelian ribuan bus Transjakarta dan reguler. Dan Rp 2,5
triliun selanjutnya untuk penanganan banjir dan mengoptimalkan lima rumah pompa
yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah dengan mendukung percepatan
pembangunan Waduk Ciawi, dengan menganggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk
pembebasan tanah.
Calon
presiden
Setelah terpilih sebagai Gubernur
DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan
pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui
program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara
langsung.Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan
menyingkirkan kandidat lainnya,sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon
presiden.Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti
karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan beliau menegaskan
baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif
pada bulan April.
Namun, pada tanggal 14 Maret 2014,
Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi
calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan
mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden
Indonesia 2014.Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap
"bismillah" dan mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung Selepas
pengumuman ini, indeks IHSG
melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64,[214]
sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka
11,386.[215]
Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDIP hingga 30%
dalam pemilu legislatif. Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa suara PDIP
gagal mencapai 20%.
Lima hari setelah deklarasinya, pada
tanggal 19
Maret 2014 Joko
Widodo digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai melanggar hukum
perdata karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum
merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan.[218]
Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengkonfirmasi bahwa pencapresan
Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan dengan mudah mendapat
izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri karena sudah diatur dalam Undang
Undang No 47 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang
kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan surat
permintaan izin kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan
untuk menghalanginya.
Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi
mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.Pengumuman
sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Joeang 45 di Menteng, Jakarta.Pencalonan
tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai
Hanura.[220]
Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.
Menjelang pemilihan umum presiden,
terdapat berbagai macam kampanye hitam yang dialamatkan kepada Jokowi, seperti
isu capres boneka, keislaman Jokowi yang diragukan, tuduhan bahwa Jokowi adalah
orang Tionghoa yang merupakan putra dari Oei
Hong Leong, hingga klaim bahwa ia adalah antek asing dan bahkan zionis.
Visi
dan misi
Dalam dokumen yang diberikan kepada
Komisi Pemilihan Umum, visi misi Jokowi-Jusuf Kalla diberi judul "Jalan
Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian'".
Visi misi tersebut dimulai dengan memaparkan tiga masalah utama bangsa, yaitu
"merosotnya kewibawaan negara", "melemahnya sendi-sendi perekonomian
nasional", dan "merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian
bangsa". Selanjutnya, mereka menyatakan akan menggunakan Pancasila dan
Trisakti
sebagai panduan. Dokumen sepanjang 42 halaman tersebut kemudian merincikan
visi, misi, dan program yang akan mereka jalankan bila terpilih sebagai
presiden dan wakil presiden, dengan 12 agenda strategis untuk mewujudkan kedaulatan
politik Indonesia, 16 agenda strategis untuk kemandirian ekonomi, dan 3 agenda
strategis untuk Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, dengan 9 agenda
di antaranya menjadi agenda prioritas. Sementara itu, dalam dialog langsung
dengan presenter Metro TV Prisca Niken pada malam tanggal 24 Mei 2014,
Jokowi juga menyatakan bahwa visi misinya adalah "revolusi mental dari
negativisme menjadi positivisme", karena menurutnya Indonesia seringkali
tidak percaya diri dalam menghadapi tantangan zaman walaupun Indonesia adalah
negara yang besar.
Di media, Joko Widodo pernah
menyatakan bahwa kebijakan ekonomi
Indonesia perlu difokuskan pada dua sektor, yaitu pertanian dan
energi.Menurutnya,
"ke depan, kita sebagai perusahaan, korporasi, atau negara sebaiknya punya
program utama, apa yang mau kita fokuskan. Negara kita hanya ada dua yang
harusnya kita fokuskan: pertanian, sehingga terjadi kedaulatan pangan; dan
kedua, energi".Jokowi berpendapat bahwa kebijakan pertanian Indonesia
tidak maksimal karena pemerintah tidak mengoptimalkan kebijakan pada sektor
pertanian dan kelautan.Ia juga meyakini bahwa alokasi anggaran untuk
perguruan tinggi dan penelitian pertanian perlu ditingkatkan untuk menuai hasil
yang optimal.
Jokowi juga menyatakan bahwa
Indonesia perlu menghentikan impor sapi dan mulai beralih menjadi produsen untuk mencapai
swasembada sapi. Namun, ia tidak memaparkan bagaimana pembatasan impor sapi
dapat menstabilkan harga daging sapi di pasaran atau bagaimana pemerintah
seharusnya menggenjot produksi daging sapi nasional.
Perihal pendidikan,
Jokowi mengatakan bahwa pendidikan adalah modal dasar pembangunan manusia.Menurutnya,
revolusi mental perlu diawali dari dunia pendidikan. Maka dari itu, ia
mengusulkan agar di Sekolah Dasar 80 persen pendidikan karakter, sementara
20 persen untuk pengetahuan. Jokowi juga mengungkapkan bahwa di Sekolah Menengah Pertama jatah untuk
pendidikan karakter diturunkan menjadi 60% dan pengetahuan dinaikkan menjadi
40%, sementara di Sekolah Menengah Atas, pendidikan karakter
menjadi 20%, dan pengetahuan menjadi 80%.
Untuk meningkatkan efektivitas,
mengurangi biaya, dan mengatasi masalah kesenjangan harga antara pulau Jawa
dengan pulau-pulau lainnya, Jokowi memiliki visi untuk membangun "tol
laut", yaitu pengadaan kapal-kapal besar pengangkut barang ke seluruh
pelosok Indonesia, dengan intensitas keberangkatan setiap hari. Ia juga
mengungkapkan niatnya untuk membangun rel kereta api ganda di setiap pulau di
indonesia.
Agama
Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita
bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal
empat kali.Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai
tudingan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei
2014 Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari "Islam yang rahmatan
lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang
memegang teguh UUD 45."Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari
kelompok Islam yang "sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri",
"menindas agama lain", "arogan dan menghunus pedang di tangan
dan di mulut", "suka menjejerkan fustun-fustunnya",
"menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan
gamis dan sorban", atau "membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu
rakyat".
Penghargaan
Atas prestasinya, oleh Majalah
Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh
2008".Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan
panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas
jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok
kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun
2012.
Ia juga mendapat penghargaan
internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara
(Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan
pemberdayaan pedagang kaki lima.
Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia
juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala
daerah mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah
penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada Januari
2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas
keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota
paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Oleh KPK,
dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang
gratifikasi yang diterima.
Atas kemampuannya mensosialisasikan
program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia
diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013,
Marketing: Into Innovation and Technology.
|
No
|
Penghargaan
dari
|
Kategori
/ Nama Penghargaan
|
Keterangan
|
|
1
|
Bintang Jasa Utama
|
Kepala daerah yang mengabdi kepada
rakyat
|
|
|
2
|
Piala Citra Bhakti Abdi Negara
2008, 2009 dan 2010
|
Pelayanan Publik dan Piala Citra
Bidang Pelayanan Prima Tingkat Nasional (2008), Kinerja Kota dalam Penyediaan
Sarana Pelayanan Publik, Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan
Pengembangan Manajemen Pelayanan (2009) dan Inovasi Pelayanan Prima (2010)
|
|
|
3
|
Agent of change Kemandirian
|
Perhatian atas anak-anak yang
kurang beruntung
|
|
|
4
|
Democracy Award: Manusia Bintang
|
Bersama-sama Fauzi Bowo
menyemarakkan kompetisi demokrasi di Pilkada DKI
|
|
|
5
|
Decade Award: Rising Leader
|
Penghargaan untuk tokoh lintas
bidang yang terpilih
|
|
|
6
|
e-government
|
Keberhasilan penerapan e-government
|
|
|
7
|
Adiupaya Puritama
|
Pembangunan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dan program kampung deret
|
|
|
8
|
Best City Award
|
Berhasil dalam melakukan
pendekatan kepada warganya di Solo, agar mau memahami dan menaati kebijakan
pemerintah kota
|
|
|
9
|
Pengendali inflasi
|
Berhasil mengendalikan inflasi di
Solo
|
|
|
10
|
Tata ruang terbaik kedua
se-Indonesia
|
pembangunan di Solo sudah mencapai
80 persen kesesuaiannya dengan konsep penataan ruang yang ideal.
|
|
|
11
|
Top 50 Leaders
|
Pemimpin no 37 terbaik atas
jasanya membersihkan kota dan menyingkirkan korupsi
|
|
|
12
|
Penghargaan Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan (IPK)
|
Pembangunan bidang ketenagakerjaan
di Jakarta sepanjang tahun 2013.
|
|
|
13
|
Bung Hatta Anti Corruption Award
|
Tokoh yang Berperan dalam
Pemberantasan Korupsi
|
|
|
14
|
Anti Gratifikasi
|
Pemerintah daerah yang paling
banyak melaporkan gratifikasi.
|
|
|
15
|
Program Perlindungan Anak
|
Dianugerahkan pada tahun 2006
|
|
|
16
|
Walikota No 3 Terbaik Dunia
|
Keberhasilannya mengubah Surakarta
dari kota yang banyak tindak kriminal menjadi pusat seni dan budaya
|
|
|
17
|
Social Media Award
|
Tokoh yang aktif menggunakan media
sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mendapatkan sentimen positif
|
|
|
18
|
10 Tokoh Pilihan 2008
|
Memanusiakan warganya dengan
pemindahan PKL yang tanpa konflik
|
|
|
18
|
Tokoh Pluralis 2013
|
Mampu Menjaga Kesetaraan Etnis,
Agama, dan kelompok lainnya
|
|
|
19
|
Tokoh Seputar Indonesia 2013
|
Diserahkan langsung oleh Hary
Tanoe
|
|
|
20
|
Good Governance Award
|
Dianugerahkan 20 September 2012,
jelang Pilkada
|
|
|
21
|
Pencapaian target MDGs
|
Untuk program KJP dan KJS
|
|
|
22
|
Pangripta Nusantara Utama
|
Provinsi dengan perencanaan
terbaik
|
Gaya
kepemimpinan
Jokowi dikenal akan gaya
kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan
"blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung
permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga
dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya
yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi
jalanan".Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak
sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan
melancarkan suatu program.Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman
Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan
energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar
interaksi. Anies Baswedan juga menilai "blusukan"
merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.
Selain "blusukan",
kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya.
Misalnya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan
jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada umum. Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan
transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing,
dan cash management system. Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang
dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov
DKI" di YouTube.
Gaya
kampanye
Gaya berkampanye Jokowi untuk
menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat
dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan orang di lapangan. Jokowi
mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho
di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia
secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro.
Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya,
yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan
Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus
diakomodasi".
Salah satu kekuatan Jokowi dalam
berkampanye adalah penggunaan media
sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau Jokowi
Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok
sukarelawan tanpa bayaran. Selain itu, Jokowi juga membentuk media center dan
mampu memanfaatkan Youtube sebagai wadah kampanye baru. Pihak Fauzi Bowo sendiri
mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.
Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan
Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan
Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp 16,31 miliar, sementara pengeluarannya
mencapai Rp 16,09 miliar.Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat
peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp
4,2 miliar, alat peraga sebesar Rp 2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp 2,1
miliar Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp 729 juta, sementara biaya
iklan radio mencapai Rp 516 juta. Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana
digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil. Sebagai
perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp 62,57 miliar,
sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp 62,63 miliar.
Sorotan
media internasional
Jokowi pun mendapat sorotan dari
media internasional seperti media India bernama The Hindu
yang meliput fenomena Jokowi ala India, media Amerika
Serikat bernama The New York Times yang meliput fenomena
kepemimpinan turun ke bawah, media Australia
bernama The Sydney Morning Herald, media Thailand
bernama Bangkok Post,[261]
serta media Jepang
bernama Asahi Shimbun.
Beliau mendapatkan berbagai julukan
dari berbagai media internasional seperti Obama dari Jakarta oleh BBC, Mr. Fix oleh The
Economist, dan The Man of Madras Shirt oleh TIME.
Kontroversi
Mantan tim sukses Jokowi diduga
terlibat dalam kasus busway berkarat, dan bahkan keluarga Jokowi dituduh
menerima aliran dana busway berkarat; namun, Jokowi membantah hal tersebut, dan
Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini "belum atau boleh
dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi".Jokowi juga dikritik karena
tidak mematuhi janjinya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur
Jakarta, walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden,
akan lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek pemerintah
pusat di ibukota.Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet.Anggapan
bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat
popularitas beliau menurun.Data dari BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi
menjadi walikota Solo.Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang kerap
menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi. Selain itu, Jokowi
didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari Banjarmasin
ke Kota
Malang, yang dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana. Sementara
itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin
mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti
skandal BLBI,
penjualan BUMN,
penjualan kapal tanker VLCC Pertamina dan penjualan gas murah ke China akan terulang
pada pemerintahan Jokowi.
Kemunculan nama Jokowi pada soal Ujian
Nasional dan kedatangan Jokowi di kampus ITB juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi.
*) Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
Posting Komentar