Bestprofit Futures - BI Waspadai Kebijakan The Fed
Bank Indonesia (BI) berpendapat bahwa negara berkembang
tengah mewaspadai normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), the
Fed yang direncanakan pada Oktober 2014. Terutama pada negara berkembang yang
memiliki transaksi berjalan yang tidak sehat dan inflasi yang tinggi.
"Kebijakan itu akan sangat berpengaruh pada negara berkembang, khususnya negara berkembang yang secara fundamental transaksi berjalannya tidak cukup sehat atau inflasinya cenderung tinggi jadi Indonesia sangat perlu mempersiapkan diri menghadapi kebijakan normalisasi kebijakan the Fed AS," ungkap Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, Selasa (12/8/2014).
Dirinya juga menyebutkan bahwa di tahun 2015 kemungkinan Rate yang ada di kisaran 0 sampai 0,25 persen itu di akhir 2015 bisa mencapai 1 sampai 1,2 persen.
"Kalau kondisi itu terjadi tentu akan berdampak kepada negara berkembang dan kalau Indonesia tidak mempersiapkan diri Indonesia akan kena dampaknya," lanjutnya.
Untuk itu, Lanjut Agus, perlu adanya upaya untuk menjaga pengendalian inflasi dan penyehatan transaksi berjalan.
"Ini upaya yang terbaik dalam menghadapi itu, Indonesia tidak bisa menganggap ringan karena itu baru satu yaitu dampak normalisasi kebijakan the Fed," tutupnya.
"Kebijakan itu akan sangat berpengaruh pada negara berkembang, khususnya negara berkembang yang secara fundamental transaksi berjalannya tidak cukup sehat atau inflasinya cenderung tinggi jadi Indonesia sangat perlu mempersiapkan diri menghadapi kebijakan normalisasi kebijakan the Fed AS," ungkap Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, Selasa (12/8/2014).
Dirinya juga menyebutkan bahwa di tahun 2015 kemungkinan Rate yang ada di kisaran 0 sampai 0,25 persen itu di akhir 2015 bisa mencapai 1 sampai 1,2 persen.
"Kalau kondisi itu terjadi tentu akan berdampak kepada negara berkembang dan kalau Indonesia tidak mempersiapkan diri Indonesia akan kena dampaknya," lanjutnya.
Untuk itu, Lanjut Agus, perlu adanya upaya untuk menjaga pengendalian inflasi dan penyehatan transaksi berjalan.
"Ini upaya yang terbaik dalam menghadapi itu, Indonesia tidak bisa menganggap ringan karena itu baru satu yaitu dampak normalisasi kebijakan the Fed," tutupnya.
Krisis yang sempat melanda rakyat Indonesia diharapkan tidak
terulang kembali. Untuk mengantisipasi hal itu, Bank Indonesia mengatakan akan
meningkatkan pengawalan stabilitas sistem keuangan.
"Agar tidak terulang seperti krisis ekonomi di tahun 1997-1998 kami akan terus aktif dalam menjaga sistem keuangan kita, supaya tidak terjadi krisis ekonomi lagi," ujar Agus saat menjadi Guru mengenai sistem pembayaran nontunai di SMK 38 Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2014.
Lebih lanjut ia menuturkan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi pada tahun 1998-1997 silam, dianggap tidak tepat jika kondisi saat itu disebut sebagai krisis moneter.
Dirinya beranggapan kejadian tahun itu akan lebih tepat jika disebut sebagai krisis ekonomi"Tidak tepat, saat itu yang bergejolak di bidang ekonomi dan politik. Jadi sebetulnya itu sebagai krisis ekonomi, bukan krisis moneter," tukasnya.
Pihaknya juga menambahkan, selain menjaga stabilitas sistem keuangan, BI juga akan melakukan peningkatan pengawasan moneter dan makroprudensial.
"Saat ini kan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan ada di OJK, jadi kami akan tingkatkan pengawasan moneter dan makroprudensial," imbuh Agus.
"Agar tidak terulang seperti krisis ekonomi di tahun 1997-1998 kami akan terus aktif dalam menjaga sistem keuangan kita, supaya tidak terjadi krisis ekonomi lagi," ujar Agus saat menjadi Guru mengenai sistem pembayaran nontunai di SMK 38 Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2014.
Lebih lanjut ia menuturkan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi pada tahun 1998-1997 silam, dianggap tidak tepat jika kondisi saat itu disebut sebagai krisis moneter.
Dirinya beranggapan kejadian tahun itu akan lebih tepat jika disebut sebagai krisis ekonomi"Tidak tepat, saat itu yang bergejolak di bidang ekonomi dan politik. Jadi sebetulnya itu sebagai krisis ekonomi, bukan krisis moneter," tukasnya.
Pihaknya juga menambahkan, selain menjaga stabilitas sistem keuangan, BI juga akan melakukan peningkatan pengawasan moneter dan makroprudensial.
"Saat ini kan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan ada di OJK, jadi kami akan tingkatkan pengawasan moneter dan makroprudensial," imbuh Agus.
Posting Komentar